VIRAL Anies Baswedan Masuk Kabinet Prabowo Subianto, Fakta atau Hoaks?

TRIBUN-MEDAN.COM - Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia akan dilaksanakan di gedung DPR/DPD/MPR RI pada hari Minggu (20/10/2024).

Di tengah penantian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut, beredar di media sosial X (Twitter) kabar Anies Baswedan masuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Salah satu akun yang mengunggah ialah @PartaiSocmed pada Sabtu (5/10/2024). "BREAKING! Anies Baswedan masuk kabinet! "twitnya pada pukul 14.20 WIB.

Atas postingan @PartaiSocmed ini, sejumlah akun turut menanggapi. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai hoaks. 

Namun, @PartaiSocmed tidak terima gara-gara disebut hoaks.

Akun tersebut pun menantang netizen yang menyebut hoaks itu untuk taruhan.

"50 juta atau 100 juta boleh. Uang ditaruh di tempat netral,"tantang @PartaiSocmed.

"Info kami tidak pernah meleset kan?"sambungnya.

"Ga heran gw mah kalau misal masuk kabinet, wong Anies Prabowo ga ada masalah, yang ada masalah Jokowi Anies,"balas akun @Zulfikar2119.

"Sebenarnya dgn Jokowi juga tidak ada masalah kok. Cuma dulu memang hubungan Jokowi-Anies dihalang2i oleh orang2 si merah,"balas @PartaiSocmed.

Terkait kabar hangat di media sosial X tersebut, dari informasi yang dihimpun Tribun Medan, adapun alasan Anies masuk di jajaran Kabinet Prabowo tersebut untuk merangkul dan bagian dari rekonsiliasi nasional.

“Memang ada kok komunikasi tim Prabowo dengan Anies, tapi selanjutnya tidak tahu membahas masalah kabinet,” kata sumber Tribun Medan, orang dekat Anies Baswedan, Sabtu (5/10/2024).

Namun, tambah sumber tersebut, info Anies Baswedan masuk kabinet yang beredar di media sosial bisa saja tes ombak.

"Bisa saja tes ombak itu. Tapi semuanya itu akan berakhir pada hak prerogatif presiden Prabowo itu nantinya"pungkasnya.

Sementara, dikutip dari Tribunnews.com, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI akan menerima jumlah kementerian di kabinet Prabowo pada 13 Oktober mendatang, hal itu berhubungan dengan penambahan jumlah komisi di DPR RI.