Pelesiran ke Jepang Tanpa Izin, Bupati Lucky Hakim Berdalih Sudah Ajukan Cuti tapi Ditolak Sistem

TRIBUN-MEDAN.com - Bupati Indramayu, Lucky Hakim jadi sorotan setelah pelesiran ke Jepang tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Setelah ramai dikecam publik, Lucky Hakim berdalih telah berupaya mengajukan izin untuk berlibur ke Jepang melalui aplikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, permohonannya ditolak sistem.

Lucky Hakim menjelaskan, ia memerintahkan stafnya untuk mengurus izin keluar negeri pada bulan Ramadhan lalu.

Rencana awalnya adalah berlibur pada 2-11 April 2025. Namun, izin cuti yang diajukan ditolak karena berada di bawah 14 hari kerja dari tanggal pengajuan.

“Nah pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja (dari tanggal pengajuan cuti). Saya bilang, 'Loh kan masih lama'."

"Lalu dijelaskan, 'Oh enggak, Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya',” ujar Lucky setelah memimpin apel di Pendopo Indramayu, Selasa (8/4/2025).

Setelah izin cutinya ditolak, Lucky memutuskan untuk mengubah rencana keberangkatannya menjadi 2-6 April 2025. Ia berencana kembali bekerja pada 8 Mei 2025.

Lucky juga menyatakan selama Lebaran, ia tetap berada di Indramayu dan melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan patroli dan menunaikan shalat Idul Fitri.

Sebelum berangkat ke Jepang, dia mengatakan, mendelegasikan tugas-tugas ke Syaefudin untuk menggantikannya melakukan kegiatan agar saat berlibur agar roda pemerintahan tetap berjalan.

“Tapi saat saya pergi ke sana, ternyata persepsi saya soal hari cuti itu salah. Maka dari itu saya langsung menghubungi Pak Gubernur, saya juga akan menjelaskan pula kepada Kemendagri. Hari ini saya akan ke Kemendagri untuk memberikan penjelasan,” ucap Lucky.

Lucky Hakim menyatakan, rencana liburan ke Jepang sudah dipersiapkan sejak Desember 2024.

Ia merasa perlu meluangkan waktu untuk keluarga, terutama anak-anaknya, setelah masa kampanye dan menjabat sebagai Bupati.

“Terus saya beli tiket tuh bulan Desember. Saya juga bisa tunjukkan bukti-buktinya, itu setelah Pilkada dan belum dilantik,” ujar dia.

Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman, menambahkan upaya untuk mendapatkan izin sudah dilakukan dan dilaporkan ke Kemendagri serta Gubernur Jawa Barat.

Namun, proses izin tersebut ditolak oleh sistem, kemungkinan karena kurangnya waktu pengajuan dan dokumen yang diunggah.

“Sebelum keberangkatan Pak Bupati, sudah kita proses sekitar dua minggu lalu. Tanggal persisnya saya lupa,” ujar dia. 

Baca juga: Pulang ke Tanah Air, Lucky Hakim Bicara Soal Liburannya Dipermasalahkan, Beli Tiket Sebelum Dilantik

Sementara Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebut hukuman maksimal yang bisa saja dijatuhkan kepada Bupati Lucky Hakim. Menurutnya, Lucky bisa diberhentikan tiga bulan.

Dedi mengatakan, Dirjen Kemendagri sudah memberikan surat untuk Lucky Hakim.

"Kita tunggu saja pemeriksaan Dirjen, kesimpulannya seperti apa," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate, sesuai halalbihalal bersama aparatur sipil negara (ASN) Pemrov Jabar, Selasa.

Sanksi maksimal dari pelanggaran yang dilakukan Lucky Hakim, kata dia, Kemendagri bisa saja memberhentikan dari jabatannya selama tiga bulan. 

"Itu sanksi maksimal. Mudah-mudahan, ya. Kita serahin pada Pak Mendagri, ya," ucapnya.

Sebelumnya, Lucky terlihat tengah berlibur ke Jepang bersama keluarganya saat libur Lebaran.

Dia membuat unggahan media sosial Instagram pribadinya. Lucky Hakim tampak sedang turun dari mobil mengenakan pakaian khas Jepang dan mengunjungi beberapa titik wisata. 

Perjalanan tersebut tidak memiliki izin Dedi Mulyadi dan dinilai melanggar perundang-undangan.

Dedi Mulyadi pun menyatakan jika Lucky Hakim tidak pernah menyampaikan apa pun kepada dirinya, termasuk soal keberangkatannya ke Jepang.

Menurut Dedi, bupati dan wali kota seharusnya dalam momentum Lebaran ini bisa berada di daerahnya untuk bersilaturahmi dengan warganya, bukan justru berangkat ke luar negeri tanpa izin. 

Selain itu, pada masa setelah Lebaran ini warga juga tengah banyak melakukan perjalanan arus balik. 

Dedi menegaskan, kepala daerah harusnya memantau arus lalu lintas dan menjaga agar tidak terjadi kecelakaan. 

"Dan kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet kemudian berbagai peristiwa sering terjadi situasi juga makanya harus standby," ucapnya. 

Dua Kali Pemeriksaan

Bupati Lucky Hakim harus menjalani dua kali pemeriksaan sebagai bentuk pemberian konfirmasi atas tindakannya melakukan perjalanan ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Pemprov Jawa Barat atau dari Kemendagri.

Adapun pemeriksaan yang dilakukan Lucky yang pertama yakni di Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan memberikan penjelasan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.

"Pak bupatinya sedang dimintai keterangan dulu oleh inspektora,t nanti setelah itu baru pak bupatinya akan menghadap (Wamendagri)," kata Bima Arya saat ditemui awak media di Kantor Kemendagri RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Jadi di inspektorat beliau sedang diperiksa di inspektorat, Gedung Inspektorat itu di depan Gambir di sana," sambung dia.

Setelah melakukan pemeriksaan di Itjen Kemendagri, nantinya Lucky baru akan menghadap ke Wamendagri.

Dari hasil pemeriksaan di Itjen Kemendagri tersebut, nantinya baru akan diketahui apa keputusan yang ditetapkan terhadap tindakan Lucky Hakim.

"Kita lihat hasil keputusannya nanti seperti apa," tandas dia. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id