DAFTAR 4 Nama yang Dipolisikan terkait Polemik Ijazah Palsu Jokowi, Mantan Menteri hingga Dokter

Padahal, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah berkali-kali menyatakan Jokowi merupakan alumni resmi Fakultas Kehutanan. Pieter menyebut narasi mengenai ijazah palsu itu diangkat seolah-olah sebagai skandal besar yang ditutup-tutupi. 

“Tuduhan ini bukan semata tentang keabsahan sebuah ijazah. Ia mencerminkan krisis yang lebih dalam: kegagalan sebagian elite politik dan segmen masyarakat dalam memaknai demokrasi dan cara beroposisi secara sehat,” katanya, Rabu (23/4/2025).

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menekankan, masyarakat perlu melihat lebih jernih penyebab di balik munculnya narasi tersebut.

Ia mendorong publik untuk berpikir rasional agar demokrasi tidak mengalami erosi dari segi nalar dan etika, terlebih di era informasi yang sangat mudah diakses.

“Klarifikasi demi klarifikasi telah disampaikan. Wakil rektor UGM bahkan menyebutkan secara gamblang tahun masuk, tahun lulus, hingga judul skripsi Jokowi. Namun, sebagian pihak terus menggulirkan isu ini dengan nada insinuatif,” ujarnya.

Ia mengutip prinsip hukum “actori incumbit probatio”, yang berarti bahwa siapa yang menuduh, dialah yang harus membuktikan.

Pieter menilai, tuduhan tanpa dasar kuat tidak lebih dari sekadar fitnah.

Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan bahwa narasi tersebut bisa berdampak luas, termasuk mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, menciptakan ketidakpastian politik nasional, serta merugikan iklim investasi.

“Tidak sedikit investor asing yang menjadikan kepastian hukum dan stabilitas politik sebagai parameter utama. Ketika narasi-narasi seperti ini terus dikapitalisasi tanpa kendali, dampaknya bukan hanya politik domestik, tapi juga reputasi Indonesia di mata dunia,” ucapnya.

Menurutnya, aksi-aksi publik yang menyuarakan isu ijazah palsu kerap dikemas dengan semangat keterbukaan, tetapi minim bukti baru.

“Yang justru muncul adalah nada agitasi, provokasi, dan seruan-seruan yang berpotensi menjerumuskan bangsa ke dalam kubangan instabilitas,” katanya.

Perlu Tindakan Tegas

Ia pun mendorong aparat penegak hukum agar bersikap lebih tegas dalam menangani isu tersebut dan mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam narasi politik yang bersifat remeh-temeh.

“Demokrasi Indonesia tidak boleh direduksi menjadi panggung fitnah. Ia (demokrasi) harus menjadi ruang dialektika gagasan dan integritas. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” demikian Pieter.

(*/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Artikel diolah dari Tribunnews.com.