Sekdis atas Perintah Eks Pj Bupati Langkat Disebut Kendalikan Korupsi Mebel dan Smartboard

Syahrial menambahkan, pengadaan smartboard tahap I dilakukan dengan metode pembelian barang sistem e-katalog yang tersedia pada situs LKPP. 

Produk yang dipilih merek Viewsonic/Viewboard VS18472 75 inch yang dibanderol dengan harga satuan Rp 158 juta ditambah biaya pengiriman Rp 222 juta. 

Total barang yang dipesan sebanyak 112 unit atau senilai Rp 17.918.000.000. 

Namun anehnya, menurut Syahrial, deskripsi produk yang ditampilkan pada etalase e-katalog LKPP ini tidak mencantumkan nomor SNI. 

Sementara, melihat tenggat waktu jadwal yang mepet dari persiapan paket hingga terbitnya Surat Pesanan bernomor: 04/Disdik.002-E.Purch/PA/S.Pes/P.APBD/2024 pada 12 September 2024, pihaknya belum dapat memastikan metode yang dilakukan PPK di sistem e purchasing. 

Apakah dengan sistem negoisasi atau mini kompetisi.

Sebab, harga yang tertera di Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan yang di kontrak hampir tidak memiliki selisih harga sama sekali. 

"Ini gimana aturan mainnya, di RUP Rp 17,920 milyar sementara dikontrak Rp 17,918 milyar. Ini sama dengan tidak ada kompetisi apalagi negosiasi," kata Syahrial. 

"Kita mendesak agar Kejati Sumatera Utara (Kejatisu) ataupun Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyoroti proyek pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat," sambungnya. 

Adapun perusahaan penyedia barang yang ditunjuk adalah PT Gunung Emas Ekaputra yang beralamat di Jakarta Barat, dan PT Global Harapan Nawasena. 

Dalam penelusuran LSPI pada situs LKPP perusahaan, PT Gunung Emas Ekaputra baru terdaftar sebagai penyedia.

Perusahaan itu sebelumnya hanya sebagai distributor/reseller di bawah naungan PT Tera Data Indonusa. 

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Gembira Ginting saat dikonfirmasi belum memberikan respon.

Bahkan pesan singkat yang dilayangkan melalui pesan singkat WhatsApp juga belum dibalasnya. (cr23/tribun-medan.com)