Sumut Terkini
Belajar 5 Hari Resmi Diberlakukan Juli 2025, Gubsu Bobby Singgung Sekolah bukan Tempat Titip Anak
Program belajar mengajar lima hari dalam seminggu akan resmi bergulir di Sumatera Utara mulai Juli 2025.
Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Randy P.F Hutagaol
Program belajar mengajar lima hari dalam seminggu menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution dan Komisi E DPRD Sumut.
Menanggapi pro dan kontra serta permintaan untuk mengkaji ulang kebijakan ini, Bobby Nasution belum lama ini menegaskan pendiriannya.
"Sekolah itu bukan tempat penitipan anak, itu saja," tegasnya.
Ia juga meminta semua pihak untuk tidak mempersulit birokrasi dan aturan yang telah ditetapkan, menekankan bahwa kebijakan ini telah melalui analisis tujuan.
DPRD Soroti Minimnya Komunikasi
Di sisi lain, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara berencana memanggil Dinas Pendidikan Sumut.
Anggota Komisi E, Fajri Akbar, menyoroti kurangnya komunikasi terkait kebijakan ini.
Sebagai mitra kerja, Fajri mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan belum pernah membicarakan program lima hari sekolah ini kepada lembaga legislatif.
"Terkait program ini ya, kita melihat sejauh ini masih pandangan pribadi masing-masing. Jadi belum ada pandangan kelembagaan. Tapi, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan sekolah lima hari," kata Fajri.
Menurutnya, pembahasan bersama Komisi E sangat penting, mengingat tahun ajaran baru tinggal satu bulan lagi. Fajri merasa lembaganya seperti dipaksa menerima hasil tanpa mengetahui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan.
"Nggak boleh begitu. DRPD ini harus tahu apa yang menjadi rencana kerja Pemerintah, apa programnya, bagaimana pelaksanaannya. Itu semua kan harus kita bahas bersama," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Kekhawatiran Anggota Dewan: Potensi Kegiatan Negatif di Hari Libur
Lebih lanjut, Fajri Akbar juga menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi dampak negatif dari hari libur yang lebih panjang, khususnya bagi siswa SMA/SMK.
Ia berpendapat bahwa hari libur yang semakin lama justru membuka peluang terjadinya kegiatan yang tidak positif.
"Bila dilihat kondisi saat ini, pelaku kekerasan itu paling rentan anak SMA," ujarnya.
Oleh karena itu, Fajri secara pribadi menyatakan keraguan dan ketidaksetujuannya terhadap program ini untuk jenjang SMA atau SMK.
"Kalau kita tadi bicara tentang SD, sekolah lima hari, mungkin bisa efektif. Tapi kalau SMA atau SMK, saya pribadi kurang yakin, saya kurang setuju," jelasnya.
(cr5/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| Punya Jejaring di Pemprovsu, Chairin Simanjuntak Sudah Tepat Jadi Plh Sekda Kota Binjai |
|
|---|
| Kabar Baik Bagi Petani, Pemkab Humbahas Terapkan Penurunan Harga Pupuk Subsidi Sebesar 20 Persen |
|
|---|
| Tiga Bulan Dilantik, Harli Siregar Pimpin Kejatisu, Sita Ratusan Miliar Kerugian Negara |
|
|---|
| Realisasi Investasi di Triwulan III 2025 Baru Capai Rp 42,3 Triliun Padahal Bobby Targetkan Rp 100 T |
|
|---|
| Kantor Bupati Tapteng Mirip Sarang Walet, Indonesia Audit Watch: Pelanggaran Hukum Disengaja |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.