Sumut Terkini

Belajar 5 Hari Resmi Diberlakukan Juli 2025, Gubsu Bobby Singgung Sekolah bukan Tempat Titip Anak

Program belajar mengajar lima hari dalam seminggu akan resmi bergulir di Sumatera Utara mulai Juli 2025.

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Randy P.F Hutagaol
Unsplash/Ed Us
BELAJAR BERSAMA: Foto sekadar ilustrasi. Program belajar mengajar lima hari dalam seminggu akan resmi bergulir di Sumatera Utara mulai Juli 2025, bertepatan dengan Tahun Ajaran Baru 2025-2026. (Unsplash/Ed Us) 

Program belajar mengajar lima hari dalam seminggu menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution dan Komisi E DPRD Sumut.

Menanggapi pro dan kontra serta permintaan untuk mengkaji ulang kebijakan ini, Bobby Nasution belum lama ini menegaskan pendiriannya. 

"Sekolah itu bukan tempat penitipan anak, itu saja," tegasnya.

Ia juga meminta semua pihak untuk tidak mempersulit birokrasi dan aturan yang telah ditetapkan, menekankan bahwa kebijakan ini telah melalui analisis tujuan.

DPRD Soroti Minimnya Komunikasi

Di sisi lain, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara berencana memanggil Dinas Pendidikan Sumut.

Anggota Komisi E, Fajri Akbar, menyoroti kurangnya komunikasi terkait kebijakan ini.

Sebagai mitra kerja, Fajri mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan belum pernah membicarakan program lima hari sekolah ini kepada lembaga legislatif.

"Terkait program ini ya, kita melihat sejauh ini masih pandangan pribadi masing-masing. Jadi belum ada pandangan kelembagaan. Tapi, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan sekolah lima hari," kata Fajri.

Menurutnya, pembahasan bersama Komisi E sangat penting, mengingat tahun ajaran baru tinggal satu bulan lagi. Fajri merasa lembaganya seperti dipaksa menerima hasil tanpa mengetahui mekanisme perencanaan dan pelaksanaan.

"Nggak boleh begitu. DRPD ini harus tahu apa yang menjadi rencana kerja Pemerintah, apa programnya, bagaimana pelaksanaannya. Itu semua kan harus kita bahas bersama," tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Kekhawatiran Anggota Dewan: Potensi Kegiatan Negatif di Hari Libur

Lebih lanjut, Fajri Akbar juga menyuarakan kekhawatiran mengenai potensi dampak negatif dari hari libur yang lebih panjang, khususnya bagi siswa SMA/SMK.

Ia berpendapat bahwa hari libur yang semakin lama justru membuka peluang terjadinya kegiatan yang tidak positif.

"Bila dilihat kondisi saat ini, pelaku kekerasan itu paling rentan anak SMA," ujarnya.

Oleh karena itu, Fajri secara pribadi menyatakan keraguan dan ketidaksetujuannya terhadap program ini untuk jenjang SMA atau SMK.

"Kalau kita tadi bicara tentang SD, sekolah lima hari, mungkin bisa efektif. Tapi kalau SMA atau SMK, saya pribadi kurang yakin, saya kurang setuju," jelasnya.

(cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved