Kepala BPKPAD Binjai Bungkam dan Sulit Ditemui, Badko HMI Sumut :Menguatkan Adanya Penyelewengan DIF

"Alat bukti dan kejanggalan administratif sudah sangat cukup, mulai dari perbedaan laporan realisasi DIF, indikasi pembayaran utang di luar ketentuan PMK, hingga sikap tertutupnya Kepala BPKAD. Ini bukan lagi soal klarifikasi, ini sudah masuk ranah pidana," kata Yusril. 

“Kami akan terus melakukan tekanan moral dan aksi-aksi lanjutan jika dalam waktu dekat Kejari tidak menunjukkan progres konkret. Termasuk melaporkan hal ini ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Agung RI. Kami tidak ingin hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," tambahnya. 

Dikabarkarkan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai, memiliki hubungan yang semakin "dekat".

Pasalnya Kejaksaan Negeri Binjai di bawah kepemimpinan Jufri sejak tahun 2023 lalu, selalu mendapat tempat yang spesial di Pemko Binjai. 

Teranyar Pemko Binjai menganggarkan dana untuk pembangunan dan renovasi kantor, gedung barang bukti dan rumah dinas Kejaksaan Negeri Binjai sebesar Rp 5.700.679.952.

Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Apalagi diketahui, Kejaksaan Negeri Binjai saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi dana isentif fiskal (DIF) yang diperoleh Pemko Binjai tahun 2024 sebesar Rp 20,8 miliar. 

Yang dilakukan Pemko Binjai, diduga menjadi alat barter soal persoalan hukum yang sedang diselidiki. 

Hal ini pun disampaikan oleh Pengamat Hukum, Redyanto Sidi saat diwawancarai wartawan. 

"Kita khawatir terjadi tawar-menawar, atau kita duga dijadikan alat membarter persoalan hukum yang sedang diselidiki Kejaksaan Negeri Binjai," ujar Redyanto, Selasa (24/6/2025). 

Gitupun menurut Redyanto, idealnya kegiatan-kegiatan yang bersinggungan secara langsung, harus distanvaskan terlebih dahulu oleh Kejaksaan Negeri Binjai.

Sampai akhirnya apa yang diselidiki oleh pihak kejaksaan jelas terang benderang. 

"Dan kejaksaan pun tidak terbebani dalam melakukan penyelidikan hukum tersebut," kata Redyanto. 

Bahkan tak hanya itu, sejak Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Jufri dilantik pada Bulan Februari 2023 lalu, Pemko Binjai setiap tahunnya selalu menganggarkan pembangunan dilingkungan kejaksaan yang dananya bersumber dari APBD. 

"Itu yang kita khawatirkan. Terus perlu juga di cek dalam rangka apa Pemko Binjai membangun kantor kejaksaan," ucap Dosen di Universitas Pembangunan Panca Budi.