Ijeck Tegaskan Copot Akhirun Piliang dari Bendahara Golkar dan Kader bila Terbukti Bersalah

Topan Ginting (TOP): Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK berhasil mengamankan uang tunai senilai Rp 231 juta. Uang ini diduga merupakan sebagian atau sisa "komitmen fee" dari praktik kotor proyek tersebut.

Penyelidikan KPK dilaporkan berfokus pada dua klaster dugaan korupsi.

Pertama, terkait pembangunan jalan proyek Dinas PUPR Sumut

Kedua, menyangkut proyek-proyek yang dikelola oleh Pilliang dan putranya di Satker PJN Wilayah I Sumut.

Akhirun Pilliang: Pebisnis, Politikus, dan Kini Tersangka

Keterlibatan Muhammad Akhirun Pilliang dalam skandal ini menjadi sorotan besar, mengingat ia memiliki peran ganda. 

Selain menjabat sebagai Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group (DNG), ia juga merupakan Bendahara DPD Golkar Tapanuli Selatan sejak tahun 2020.

KPK menduga, perusahaan Pilliang, PT DNG, telah "disetel" untuk memenangkan tender proyek pembangunan Jalan Sipiongot Batas Labusel dan Jalan Hutaimbaru-Sipiongot, dengan nilai total kedua proyek mencapai angka mencengangkan Rp 157,8 miliar.

Topan Ginting, sebagai Kepala Dinas PUPR, diduga menginstruksikan RES untuk menunjuk PT DNG.

Sebelum masuk kancah politik dan tersandung kasus ini, Pilliang juga memiliki rekam jejak yang cukup mentereng di sektor konstruksi.

Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum IV di Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumut untuk periode 2017-2022.

(cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan