Bulan Ini Bulog Siantar Kucurkan Bantuan Pangan 20 Kg Beras, Tapi Data KPM Belum Valid

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) direncanakan memulai penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Sosial Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam bentuk beras pada Juli 2025. 

Namun demikian, penyaluran kedua program ini belum bergerak ke daerah seperti Kota Pematangsiantar.

Perkembangan SPHP belum diperjelas BAPANAS.

Sementara itu, belum mutakhirnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Siantar menghambat siapa nama-nama penerima bantuan pangan pemerintah. 

Kepala Kantor Cabang Bulog Pematangsiantar, Matius Sitepu menyampaikan Bantuan Cadangan Pangan sekarang ke seluruh bulog di Indonesia sedang tahap sosialisasi ke dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Perihal petunjuk teknis pelaksanaan. 

"Beras bantuan pangan alokasi Juni dan Juli dan akan diberikan sekaligus sebanyak 20 kg/ KPM (Keluarga Penerima Manfaat)," katanya. 

Matius menyebut bahwa terkait Bantuan Beras ini, pihaknya masih menunggu kemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat yang diusulkan dari pemerintah daerah. 

"Saat ini, kami masih menunggu nama-nama penerima per masing-masing desa yang sampai saat ini belum terbit dari Badan Pangan Nasional," katanya. 

"Data penerima dari Kementrian Sosial itu kan terpusat dan hasil darinya usulan pemerintah daerah. Data tersebut nanti diserahkan ke Badan Pangan Nasional dan Badan pangan nasional menyerahkan ke Bulog," kata Matius. 

Sementara itu, terkait penjualan beras SPHP, Matius menyampaikan ia sendiri belum mengetahui kapan keran tersebut dibuka sehingga masyarakat kelas bawah bisa membeli beras yang di level bawah. 

"Untuk penjualan beras SPHP saya belum dapat gambaran kapan salurannya dibuka oleh BAPANAS. Yang pasti sampai saat ini Bulog seluruh indonesia belum bisa menjual beras SPHP," pungkasnya. 

"BAPANAS dan Menko Pangan sudah sounding akan membuka saluran SPHP di media-media, Namun sampai saat ini Bulog belum mendapat surat resmi dari BAPANAS," kata Matius. 

Data Penerima Manfaat Belum Mutakhir

Terpisah, Plt Kepala Dinas Sosial Kota Pematangsiantar Drs Risbon Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengikuti rapat dengan kementerian terkait untuk pemutakhiran DTKS yang saat ini bertransformasi menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

"Bingung menjawabnya, karena saat ini sedang proses peralihan data dari DTKS ke DTSEN. Ini kami sedang Rakornas di Jakarta terkait Data Bansos," jelasnya.