TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Wacana pemerintah pusat mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke sistem DPRD menuai respon DPRD Medan.

Di antaranya politis PDIP, Robi Barus yang menilai menilai wacana ini seolah balik ke zaman dulu dengan tendesi negatif 

Wacana itu seperti memutar jarum jam ke belakang. Alasannya, beban biaya Pilkada langsung dinilai terlalu tinggi, sementara hasilnya belum tentu melahirkan pemimpin yang diharapkan.

"Kalau kepala daerah dipilih DPRD, ya balik lagi ke zaman Orde Baru. Dulu sudah pernah kita rasakan. Kenapa harus mundur ke belakang?" tegas Robi dengan nada negatif, Rabu (6/8/2025). 

Robi menyebut, masyarakat Medan saat ini sudah paham politik.

Semangat demokrasi yang dibangun sejak reformasi seharusnya tidak dipadamkan oleh alasan klasik soal biaya Pilkada.

"Kalau kami dari PDIP, semangatnya biarlah rakyat yang memilih dan menentukan. Tapi, ya kalau pusat memutuskan lain, kita di daerah ikut saja," ujarnya.

Meski begitu, Robi tak menampik ada plus minusnya.

Jika Pilkada lewat DPRD, potensi praktik politik uang lebih mudah dipantau oleh aparat penegak hukum. 

Namun di sisi lain, hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya sendiri bisa hilang.

"Kalau dipilih DPRD, peluang kita ikut Pilkada juga kecil, karena semua ditentukan partai politik. Dan masyarakat nggak bisa lagi menentukan siapa yang layak memimpin mereka," pungkasnya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan