Terkuak Dugaan Permainan Ganti Rugi Proyek Floodway Sei Sikambing–Belawan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pembayaran ganti rugi kepada masyarakat dalam proyek pembangunan Floodway Sei Sikambing–Belawan jadi sorotan, diduga dipermainkan. Proyek yang bertujuan mengatasi banjir di Kota Medan itu menelan anggaran hingga Rp56 miliar.

Anggaran ganti rugi tersebut dialokasikan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Namun, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut, terdapat pergeseran anggaran yang diduga menyalahi aturan untuk pembayaran ganti rugi tersebut.

Dari total anggaran, realisasi pembayaran yang telah dilakukan tercatat senilai Rp26 miliar.

Tanah hasil ganti rugi itu kemudian akan dimanfaatkan serta dihibahkan kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Diduga Tak Transparan

Aktivis Kota Medan, Andi Nasution, menyoroti kejanggalan dalam realisasi ganti rugi tersebut. Dia mempertanyakan sisa anggaran. 

“Kita mencurigai pembayaran ganti rugi ini karena realisasinya jauh berbeda dari anggaran. Memang bisa saja terjadi, tapi Pemko Medan harus transparan. Sisa anggaran itu ke mana?” ujar Andi, Selasa (4/11/2025).

Andi juga menyoroti kejanggalan terkait warga yang menerima ganti rugi di kawasan daerah aliran sungai (DAS).

“Kalau itu memang wilayah aliran sungai, kenapa harus ada ganti rugi? Apalagi setelah itu tanahnya dihibahkan ke BWS. Ini tidak masuk akal.

Ia menduga, ada permainan dalam mekanisme pembayaran ganti rugi yang dilakukan Pemko Medan karena minimnya transparansi.

“Karena tidak terbuka soal penggunaan anggaran, jadi timbul kecurigaan. Hingga kini sisa dana pembayaran ganti rugi pun belum jelas,” ungkapnya.

Desak Kejati Sumut Periksa Proyek

Andi mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) segera melakukan penyelidikan terhadap proyek Floodway Sei Sikambing–Belawan, tidak hanya soal ganti rugi, tetapi juga pelaksanaan fisik yang dikerjakan oleh BWS Sumatera II.

“Jangan tunggu lama. Kejati harus segera periksa proyek ini, karena pasti akan ditemukan sejumlah fakta dugaan korupsi,” tegasnya.