Terkuak Dugaan Permainan Ganti Rugi Proyek Floodway Sei Sikambing–Belawan

DPRD Minta Transparansi

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Medan, Ahmad Afandi Harahap, juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas penuh dalam pengelolaan anggaran proyek yang bersumber dari APBN tersebut.

“Masyarakat berhak tahu ke mana setiap rupiah itu mengalir. Proyek ini bukan proyek kecil, nilainya puluhan miliar uang negara. Jangan sampai ada ruang gelap di balik pelaksanaannya,” kata Afandi. 

Afandi mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat dan penggiat antikorupsi terkait proyek itu, mulai dari proses tender, pelaksanaan di lapangan, hingga ganti rugi lahan yang belum tuntas.

Dari data yang beredar, diduga proyek dengan HPS Rp81,98 miliar dimenangkan oleh PT Runggu Prima Jaya (RPJ) dengan nilai penawaran Rp65,59 miliar, turun sekitar Rp16,3 miliar atau 19,9 persen dari nilai awal. 

Keterlambatan Floodway 

Andi juga menyoroti adanya keterlambatan pengerjaan floodway. Sebelumnya, Kasatker SNVT Penanggung Jawab Area Balai Besar Wilayah Sungai (PJA BBWS) Sumatera II Medan, Hermawan, sempat menyebut keterlambatan terjadi akibat persoalan pembebasan lahan.

Namun, berdasarkan penelusuran di laman LPSE Pemko Medan, Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan pada TA 2024 menganggarkan Rp56,5 miliar untuk belanja pengadaan tanah.

“Bahkan, pada 12 Juni 2024, Dinas Perkim Cikataru menggelar rapat yang dipimpin Sekretaris Dinas Melvi Marlabayana. Hadir juga Kepala BBWS Sumatera II, Kepala Bapenda, Kepala Bappeda, Kabag Hukum, Camat Medan Selayang, Lurah Asam Kumbang, dan pihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” ungkapnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan