Rommy Minta Kejari Ungkap Aktor Lain dalam Korupsi BBM di Polonia: Ini Dzalim

“Pembelian dimanipulasi melalui realisasi yang tidak akurat, termasuk perbedaan volume bahan bakar yang dipertanggungjawabkan,” jelas Rizza.

Penyidik juga menemukan laporan penggunaan BBM fiktif. Beberapa kendaraan tercatat mengisi BBM pada hari ketika tidak beroperasi.

Kejari masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pemasok BBM maupun rekanan pengadaan.

Petugas Kebersihan Tak Terima Hak Selama 9 Bulan

Kasus ini mencuat setelah sejumlah petugas pengangkut sampah mengeluhkan tidak menerima jatah BBM harian sebesar Rp20 ribu per orang sejak Juli 2024–Maret 2025.

Di Kecamatan Medan Polonia terdapat 22 becak motor pengangkut sampah, seluruhnya dibiayai dari anggaran kecamatan. Perhitungan menunjukkan total dugaan penyimpangan untuk hak petugas mencapai Rp118 juta selama 9 bulan.

Ironisnya, seorang petugas dilaporkan belum menerima haknya hingga ia meninggal dunia.

Pelaksana Harian Camat Medan Polonia, Rangga Karfika Sakti, sebelumnya menyatakan anggaran BBM tahun 2024 sudah disalurkan melalui mandor. Namun temuan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.

Jeratan Hukum

Ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidikan masih berlanjut dan Kejari tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru. 

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan