JUSUF KALLA Tak Tertarik Bahas Kasus Silfester Matutina, Pengadilan Nyatakan Gugur Pengajuan PK

"Ah, urusan itu, urusan hukum itu," ujarnya singkat.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia itu malah lebih tertarik menanggapi aksi demonstrasi "Bubarkan DPR" yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/2025), dan di Kota Medan, pada Selasa (26/8/2025).

Diketahui, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul menyuarakan beragam tuntutan mulai dari isu RUU Perampasan Aset hingga protes atas kenaikan tunjangan DPR.

"Masyarakat memang mempunyai hak untuk berbicara tentang bagaimana masa depan dia, masa depan negara. Kita lihat seperti itu," ujar JK, Rabu (27/8/2025).

Namun, JK mengaku tidak mengetahui keterlibatan pelajar SMA dalam demonstrasi karena sedang berada di luar negeri. 

"Saya enggak tahu (ada anak SMA ikut demo), karena saya enggak ada (di Indonesia), saya di luar (negeri)," ucapnya dikutip dari Kompas.com.

Tanggapan Kejaksaan Agung

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memberikan tanggapan terkait belum dilaksanakannya eksekusi terhadap Silfester, relawan Jokowi yang terjerat kasus pencemaran nama baik. Meski sebelumnya dipastikan bahwa Peninjauan Kembali (PK) tidak mempengaruhi proses eksekusi, hingga kini eksekusi belum juga dilakukan.

"Besok sidang PK, tunggu tinggal PK aja. Kita tunggu, lihat besok kan PK tuh. Kita tunggu lihat aja besok," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna.

Anang menegaskan bahwa PK tidak menunda proses eksekusi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan wewenang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel).

Silfester dijatuhi vonis 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018 atas kasus pencemaran nama baik Jusuf Kalla. Putusan tersebut dikuatkan di tingkat banding pada 29 Oktober 2018, dan diperberat menjadi 1 tahun 6 bulan penjara di tingkat kasasi.

Kasus ini bermula dari laporan Solihin Kalla, anak dari Jusuf Kalla, pada tahun 2017. Dalam orasinya, Silfester menuding Jusuf Kalla menggunakan isu SARA untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Eksekusi sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, dan saat proses eksekusi akan dilakukan, Silfester menghilang. Hingga kini, publik masih menanti kejelasan pelaksanaan eksekusi terhadap Silfester.

(*/Tribun-medan.com)

Baca juga: SIDANG PK Silfester Matutina Hari Ini, Jika Hadir Langsung Ditangkap?

Artikel telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan