DEMO di Nepal 19 Orang Tewas, Gen Z Protes Muak Anak Pejabat Flexing, Padahal Marak Pejabat Korup

Pemicu utama demo adalah arahan pemerintah berdasarkan Arahan Pengelolaan Penggunaan Jejaring Sosial tahun 2023, yang mengharuskan semua platform—domestik maupun asing—untuk mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Ketika Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), Alphabet (YouTube), X, dan lainnya mengabaikan tenggat waktu tujuh hari, pihak berwenang bertindak keras.

"Kecuali lima platform yang terdaftar dan dua platform yang sedang dalam proses, semua platform lainnya akan dinonaktifkan di Nepal. Platform yang telah menyelesaikan pendaftaran akan dibuka kembali pada hari yang sama," ujar Gajendra Kumar Thakur, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hingga Kamis tengah malam, 26 platform dipadamkan, termasuk platform komunikasi, perdagangan, dan pendidikan.

Bagi Generasi Z Nepal yang bergantung pada teknologi digital, ini adalah titik puncak kekesalan mereka.

Mengapa aksi jalanan meletus?

Kekecewaan Gen-Z bukan hanya karena hilangnya Instagram Reels.

Melainkan juga karena korupsi, nepotisme, dan janji-janji palsu yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Sebuah gerakan daring yang viral—"Nepo Kid"—telah mengungkap gaya hidup mewah anak-anak politisi, sementara anak muda biasa bermigrasi untuk pekerjaan kasar di luar negeri.

"Anak-anak Nepo memamerkan gaya hidup mereka di Instagram dan TikTok tapi tidak pernah menjelaskan dari mana uangnya berasal,"
tulis salah satu unggahan TikTok yang viral sebelum pelarangan.

Ketika megafon digital mereka terputus, para pemuda beralih ke jalan.

Media sosial dalam pengorganisasian

Ironisnya, meskipun ada larangan, protes dikoordinasikan melalui VPN dan aplikasi terenkripsi.

Tagar seperti #UnbanSocialMedia menjadi tren di TikTok (sebelum pembatasan), sementara utas Reddit mendesak kaum muda untuk "beralih dari kemarahan daring ke aksi nyata."

Kampanye "Nepo Kid", yang memicu kemarahan awal, masih terus beredar, menyoroti kekayaan keluarga politik di tengah meluasnya pengangguran dan migrasi tenaga kerja.