Pengakuan Lengkap Rahayu Saraswati Mundur dari DPR, Pantas Ditiru Anggota DPR Lainnya?

TRIBUN-MEDAN.com - Anggota DPR Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan mundur dari jabatannya parlemen.

Politikus Partai Gerindra sekaligus Keponakan Presiden RI Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyatakan, bakal menghabiskan sisa dana kas khusus untuk daerah pemilihan (dapil) kepada masyarakat di dapilnya.

Pernyataan itu disampaikan politikus yang akrab disapa Sara tersebut seraya dengan keputusan dirinya mundur dari Anggota DPR RI periode 2024-2029.

Baca juga: Respons Bareskrim Rencana Lisa Mariana Tes DNA di RS Singapura Soal Anak, Permohonan Diterima

Kata Sara, nantinya sisa kas yang dimiliki khusus untuk dapil bisa dimanfaatkan oleh warga untuk membeli kebutuhan alat kesehatan hingga menunjang pelatihan kewirausahaan.

"Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk DAPIL, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan," kata Sara dalam keterangan resminya, Rabu (10/9/2025) malam.

Hanya saja, Sara tidak menjabarkan secara detail berapa sisa dana yang akan disalurkan.

Politikus yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu hanya memastikan kalau seluruh dana yang ada akan dihabiskan untuk rakyat di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

"Dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di DAPIL saya sampai dana tersebut habis," tukas dia.

Diberitakan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menyampaikan pengunduran dirinya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025).

“Dengan ini saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Gerindra,” kata Sara.

Meski mundur, Sara menyatakan masih berharap bisa menuntaskan satu agenda penting di parlemen, yaitu pembahasan sekaligus pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan di Komisi VII DPR RI.

“Saya berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII,” ujarnya.

Baca juga: Temuan Terbaru KPK Korupsi Kuota Haji,Khalid Basalamah dan Rombongan Gunakan Kuota Khusus Bermasalah

Sara menuturkan, keputusannya mundur tidak lepas dari kontroversi pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu. 

Potongan video tersebut kembali viral pada Agustus 2025 dan menimbulkan gelombang kritik publik.

“Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang masih berjuang untuk menghidupi keluarganya,” ucapnya.

Ia menegaskan, siap bertanggung jawab penuh atas ucapannya tersebut. 

Baca juga: Respons Bareskrim Rencana Lisa Mariana Tes DNA di RS Singapura Soal Anak, Permohonan Diterima

“Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” kata Sara.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemilih di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah mempercayakan suara kepadanya pada Pemilu 2024.

“Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengembang tugas ini,” pungkasnya.

Sara sendiri terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta 3.

Ia kemudian ditempatkan di Komisi VII DPR RI sebagai Wakil Ketua yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi.

Sosok Saraswati Keponakan Presiden Prabowo 

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (39), yang akrab disapa Sara, adalah seorang politisi muda dari Partai Gerindra yang dikenal aktif dalam isu perempuan, anak, dan pemberdayaan sosial.

Ia lahir di Jakarta pada 27 Januari 1986 sebagai anak kedua dari pasangan Hashim Djojohadikusumo dan Anie Hashim Djojohadikusumo.

Sara memiliki dua saudara kandung, yaitu Aryo Djojohadikusumo (kakak) dan Sitie Indra Djojohadikusumo (adik).

Ayahnya, Hashim, merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan adik kandung dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Pendidikan Sara dimulai di SD Tarakanita 2 Jakarta (1992–1998), dilanjutkan ke United World College, Singapura (1998–1999), dan College du Leman, Swiss (1999–2003).

Ia kemudian melanjutkan studi di University of Virginia, Amerika Serikat, selama 2,5 tahun hingga 2005, sebelum pindah ke London untuk mengambil kursus seni peran di The International School of Screen Acting (2006–2007).

Sebelumnya, ia juga pernah mengikuti kursus seni peran di New York Film Academy, Universal Studios, Los Angeles.

Sebelum terjun ke dunia politik, Sara berkarier di dunia seni dan hiburan sebagai aktris dan presenter.

Ia dikenal lewat film-film perjuangan seperti "Merah Putih," "Darah Garuda," dan "Hati Merdeka."

Baca juga: Temuan Terbaru KPK Korupsi Kuota Haji,Khalid Basalamah dan Rombongan Gunakan Kuota Khusus Bermasalah

Pada tahun 2013, ia bergabung dengan Partai Gerindra dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014–2019 dari dapil Jawa Tengah IV.

Pada Pemilu 2024, Sara kembali terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil DKI Jakarta III dan menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, teknologi, dan pariwisata.

Selain sebagai politisi, ia juga aktif sebagai aktivis yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan manusia.

Sara adalah pendiri dan ketua Jaringan Nasional Anti-Trafficking.

Dalam kehidupan pribadi, ia menikah dengan Harwendro Adityo Dewanto sejak 2014 dan dikenal sebagai ibu yang aktif.

Pada 10 September 2025, Sara mengumumkan pengunduran dirinya dari DPR RI periode 2024–2029.

Keputusan ini diambil setelah pernyataannya dalam sebuah podcast menjadi viral dan menimbulkan kontroversi.

Ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan berharap dapat menyelesaikan satu tugas terakhirnya di Komisi VII, yaitu pembahasan RUU Kepariwisataan.

Sara juga sempat tersorot kamera saat menari bersama sejumlah legislator lainnya di gedung DPR RI yang belakangan ini jadi sorotan publik yang merupakan salah satu pemicu munculnya aksi demonstrasi. 

 Sebelumnya ada Lima anggota DPR RI yang dicopot partai, akibat perilaku atau ucapan yang memicu kemarahan rakyat.

Kelima anggota DPR itu adalah Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni (NasDem), Eko Patrio dan Uya Kuya (PAN), dan Adies Kadir (Golkar).

Kelimanya dicopot dari perlemen oleh partai masing-masing, Minggu (31/8/2025), dengan tujuan meredam kemarahan publik.

Baca juga: Respons Bareskrim Rencana Lisa Mariana Tes DNA di RS Singapura Soal Anak, Permohonan Diterima

Sebelumnya, Anggota DPR Deddy Sitorus juga jadi sorotan setelah lima anggota DPR tersebut dinonaktifkan.

Pernyataannya yang viral "rakyat jelata" dipersoalkan publik.

PDI Perjuangan didesak mengambil tindakan tegas.

 Deddy Sitorus, juga sempat menuai kontroversi dengan pernyataannya  

Baca juga: 12 Tuntutan, Dikabarkan Demo Besar Pembubaran DPR Mulai Hari Ini, USU Umumkan Perkuliahan Daring

Pernyataan Deddy Sitorus saat menjadi tamu di acara “Kontroversi” di Metro TV pada Desember 2024 kembali viral pada Agustus 2025 ini.

Dalam acara itu, Deddy menanggapi pertanyaan pembawa acara, Zilvia Iskandar, mengenai ketimpangan antara tunjangan rumah anggota DPR RI Rp50 juta per bulan dan iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang membebani pekerja berpenghasilan UMR (Upah Minimum Regional). 

Deddy menyebut perbandingan antara gaji DPR dan pekerja UMR, seperti tukang becak atau buruh, sebagai “sesat logika” dan menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menggambarkan masyarakat berpenghasilan rendah. 

Diksi "rakyat jelata" dinilai merendahkan sekaligus menyakiti hati masyarakat Indonesia dan mencerminkan sikap elitis yang memisahkan anggota DPR dari rakyat yang seharusnya mereka wakili, sehingga memicu kemarahan publik.

Deddy Sitorus saat ini menjadi Anggota Komisi 2 DPR RI masa bakti 2024-2029 dari Fraksi PDIP dengan daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Utara.

Di tubuh partai, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

 desakan keras datang dari influencer sekaligus aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung.

Melalui sebuah unggahan di media sosial Instagramnya, @salsaer, Minggu (31/8/2025), Salsa menantang PDIP untuk berani mengambil langkah tegas terhadap Deddy Sitorus.

.

"PDIP Perjuangan, hari ini kita melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing," kata Salsa dalam video unggahannya.

"Tapi, sampai saat ini, kita masih menunggu, bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota kalian yang pernah menghina rakyat, terutama dan paling utama adalah juara dunia manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas?" lanjutnya.

Salsa juga menambahkan, PDIP diharapkan tidak sekadar mengambil langkah penonaktifan yang menurutnya tidak transparan, serta masih belum jelas konsekuensi dan durasinya.

PDIP menyampaikan permintaan maaf terkait Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, yang dianggap telah melakukan kesalahan dan kekhilafan. 

Hal itu disampaikan Anggota DPR RI F-PDIP Said Abdullah merespons sorotan publik terhadap Deddy dan Sadarestuwati.

Baca juga: 12 Tuntutan, Dikabarkan Demo Besar Pembubaran DPR Mulai Hari Ini, USU Umumkan Perkuliahan Daring

Deddy Sitorus dipersoalkan setelah potongan video pernyataannya di salah satu televisi swasta dinilai membandingkan DPR dengan rakyat jelata.

Sementara itu, Sadarestuwati mendapat kritik karena ikut berjoget dalam acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD bersama Anggota DPR Fraksi PAN, Surya Utama (Uya Kuya), dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). 

"Saya sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan atas nama Pak Deddy Sitorus Ibu Sadarestuwati, sungguh-sungguh minta maaf jika kemudian ada kesalahan, kekhilafan, yang dilakukan oleh Pak Deddy dan Ibu Sadarestu, dengan segala kerendahan hati kami minta maaf,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Hingga kini, DPP PDIP belum menentukan sikap atas dugaan pelanggaran etik Sadarestuwati dan Deddy Sitorus yang jadi sorotan publik. 

Baca juga: Lagi, Terkuak Penyebab Bupati Deli Serdang Pecat Kepala Desa, Usulan BPD Diproses

 (*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel