Tak Cukup Ganti Kapolri, Reformasi Polri hingga Pembentukan Komisi yang Disetujui Presiden Prabowo

"Revisi UU Kepolisian ini penting sebagai dasar membangun organisasi Polri yang profesional, independent dan akuntable sesuai harapan rakyat. Termasuk mengubah struktur dan komposisi Lembaga Kepolisian Nasional yakni Kompolnas agar lebih independent. Bukan revisi untuk menambah dan memperkuat kewenangan Polri," sambungnya.

Lebih lanjut, Bambang menyebut saat ini tak bisa dipungkiri Reformasi Polri sangat sulit dilakukan oleh internal Polri sendiri yang sudah terjebak dengan established atau kemapanan.

Resistensi kelompok pro status quo di internal Polri sangat masif dan terstruktur bila menyangkut perubahan-perubahan yang mendasar. 

"Maka, reformasi harus dimotori oleh good will Presiden dengan mengajak berbagai element masyarakat yang independent, bukan akademisi pesanan yang menafikan realitas keinginan masyarakat yang memahami harapan masyarakat maupun problem institusional kepolisian," jelasnya.

Sehingga, kata Bambang, tim reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden tidak akan efektif bila masih didominasi perwakilan kepentingan politik maupun kelompok pro status quo Polri. 

Baca juga: Uya Kuya Akhirnya Ungkap Hubungannya dengan Sherina Munaf, Diperiksa Polisi Masalah Kucing, 3 Hilang

"Pergantian Kapolri itu hanya salah satu faktor saja dari perubahan organisasi. Siapapun Kapolrinya kalau sistem dan strukturnya masih lama, tak akan bisa berbuat banyak untuk melakukan reformasi Polri secara total dan mendasar," ungkapnya.

"Artinya reformasi Polri tak cukup hanya mengganti Kapolri, tetapi butuh political will dari Presiden untuk benar-benar membangun Polri yang lebih baik. Dan itu akan sulit dilakukan bila Presiden tidak memiliki visi negarawan dan masih memilih kepentingan pragmatis mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan Polri sebagai alat kekuasaan," imbuhnya.

 Kapolri Listyo Sigit Tersandera Jabatan 4 Tahun

Jenderal Listyo Sigit Prabowo belakangan ini menjadi sorotan publik, di tengah desakan agar mengundurkan diri dari Kapolri. Terkini, politikus senior PDI Perjuangan (PDI), Panda Nababan ikut memberikan kritik.

Menurutnya, saat ini Listyo Sigit seakan tersandera dengan jabatannya yang sudah empat tahun diembannya.

Ia menilai dalam tradisi kepolisian, jarang ada jabatan tertinggi tersebut yang menjabat lebih dari lima tahun.

Biasanya masa jabatan itu hanya berkisar dua sampai empat tahun demi menjaga kesegaran institusi.

Akan tetapi, Listyo Sigit sampai sekarang tak kunjung 'lengser keprabon'. 

Hal ini dinilai Panda karena Listyo Sigit menikmati jabatannya secara sadar. 

"Sudah periodenya, sudah waktunya gitu loh. Tetapi karena dia ikut bermain, dia nikmati, dia ombang-ambingkan, dia enggak ada keputusan. Sebenarnya kalau jujur, kalau normal, "Pak saya sudah 5 tahun pak, tradisi selama ini paling lama 4 tahun di Polri. Hampir tidak pernah ada 5 tahun," ujar Panda seperti dikutip dari YouTube Keadilan TV yang tayang pada Kamis (11/9/2025).