HEBOH Utang Kereta Cepat Whoosh, Kini Luhut Panjaitan Bilang Sejak Awal Proyek Memang Sudah Busuk

TRIBUN-MEDAN.com - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Kereta Cepat Whoosh menuai sorotan tajam dari publik lantaran utangnya yang mencapai Rp 120 triliun menjadi beban berat bagi BUMN Indonesia, terutama PT KAI sebagai pemimpin konsorsium.

Nama mantan Presiden Jokowi pun terseret, dan disebut-sebut memaksakan proyek Kereta Cepat Whoosh untuk dijalankan meski sejumlah pihak sudah memberikan peringatan.

Selama proses pembangunan, Kereta Cepat Whoosh yang semula dijanjikan sebagai kerja sama murni antarperusahaan (business to business) akhirnya harus mengandalkan dana APBN untuk menyelamatkan keberlanjutannya.

Sejak awal, banyak pihak menilai proyek ini berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari bagi BUMN yang dilibatkan. Mereka menyoroti perencanaan keuangan yang dinilai terlalu optimistis serta pembengkakan biaya yang terus terjadi selama masa konstruksi.

Kini, meski proyek tersebut telah beroperasi selama dua tahun, masalah baru muncul. Yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mencicil utang pokok dan bunga ke pihak China. 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui secara terbuka kalau proyek Kereta Cepat Whoosh sudah bermasalah sejak awal perencanaan.

Di era Presiden Jokowi, Luhut ikut mengurusi KCJB saat itu karena menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 

Ia mengaku ikut berunding dengan China terkait negosiasi proyek tersebut. 

"Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kemudian kita coba perbaikin, kita audit, BPKP, kemudian kita berunding dengan China," beber Luhut dalam acara "1 Tahun Prabowo-Gibran" di Jakarta, dikutip pada Sabtu (18/10/2025). 

Soal beratnya beban utang dan bunga yang harus ditanggung BUMN Indonesia yang terlibat di proyek KCJB, menurut Luhut, hal itu sudah masuk dalam negosiasi dengan pihak China dan saat ini tinggal menunggu keputusan presiden.

Lebih lanjut Luhut menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Keppres untuk menyelesaikan persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada China. 

Penerbitan Keppres juga berkaitan dengan restrukturisasi utang KCIC. 

"Ya itu kan harus restrukturisasinya. Sekarang sedang dikerjakan, dari kantor saya Seto (Anggota DEN Septian Hario Seto) yang paham betul mengenai itu. Dan tadi pagi saya tanya, kita tinggal tunggu Keppres saja," ujar Luhut. 

"Saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan karena dulu saya yang nanganin. Jadi supaya berlanjut saya sudah beritahu Pak Rosan," lanjutnya. 

Luhut menyampaikan, ia sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya soal APBN tidak akan lagi digunakan untuk KCJB sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah di masa lalu.