SOSOK Syamhudi Kepsek SMK PGRI 2 Ponorogo Korupsi Dana BOS Rp 25 Miliar Dari 2019, Bisa Beli Bus

TRIBUN-MEDAN.com - Eks Kepsek PGRI 2 Ponorogo Jawa Timur, Syamhudi korupsi dana BOS senilai Rp 25 miliar.  

Kelakuan korupsi Syamhudi sudah menjadi perbincangan sejak 2019. 

Bahkan, dia membeli satu unit bus. 

Syamhudi sudah menjadi terdakwa dituntut JPU dengan hukuman 14 tahun penjara.

"Sudah sidang tuntutan, terdakwa Syamhudi Arifin dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1,” ungkap Kasie Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, Agung Riyadi, Kamis (23/10/2025).

Selain itu, ia juga harus membayar denda sebesar Rp 500 juta.

“Jika terdakwa Syamhudi Arifin tidak membayar denda, akan ada hukuman subsider. Tambahan pidana selama 6 bulan penjara,” kata Agung

Kemudian, terdakwa Syamhudi Arifin juga membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp25.834.210.590,82 (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Sembilah Puluh Rupiah Delapan Puluh Dua Sen). 

“Dengan mempertimbangkan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.175.000.000 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah),” tambahnya.

Sehingga setelah dikurangi tersisa uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 22.659.210.590,82 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus Sembilan puluh rupiah koma delapan dua sen).

“Harus dibayar setelah satu bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti,” pungkasnya.

Baca juga: Selama 15 Hari, Polrestabes Medan Ungkap 9 Kasus Begal Sadis

Baca juga: Lirik Lagu Batak Hurajumi Dirohangku Dipopulerkan oleh Divine Three

Syamhudi Arifin diduga melakukan penyimpangan dana BOS selama tahun 2019.

Kerugian negara yang ditanggung sebesar Rp 25 Miliar.

Kejari Ponorogo menetapkan Kepala SMK 2 PGRI Ponorogo sebagai tersangka kasus dugaan penyimpangan dana BOS pada akhir April 2024 lalu.

Kasus dugaan penyimpangan dana BOS ini bermula dari aduan masyarakat mengenai penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya sejak 2019.