MAHFUD Tak Percaya KPK Sudah Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh Mulai Awal Tahun 2025: Baru Ribut

TRIBUN-MEDAN.com - Eks Menko Polhukam Mahfud MD kurang percaya KPK sudah menyelidiki proyek kereta cepat Whoosh sejak Januari 2025. 

KPK sempat menyatakan bahwa telah melakukan penyelidikan terkait dugaan penyimpangan terhadap proyek yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu. 

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyelidik KPK sedang mengusut adanya dugaan penyimpangan terkait pengadaan dalam proyek itu yang dikerjakan di era Presiden Jokowi.

Sementara itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tidak percaya dengan pengakuan tersebut.

Sebagai informasi, pernyataan tersebut sempat disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin (27/10/2025).

Ketidakpercayaan Mahfud lantaran KPK baru buka suara telah menyelidiki setelah dirinya menyebut adanya dugaan korupsi berupa mark up dalam pembangunan Whoosh.

Selain itu, dia juga mengungkapkan tidak percaya KPK sudah melakukan penyelidikan karena baru meminta dirinya melapor setelah dugaan korupsi Whoosh menjadi perbincangan publik.

Di sisi lain, pernyataan Mahfud yang menyebut adanya dugaan mark up Whoosh disampaikan dalam siniar atau podcast di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025 lalu.

Adapun temuannya itu mengutip dari pernyataan pakar kebijakan publik Agus Pambagio serta pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Antony Budiawan, saat menjadi narasumber di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

"Saya agak tidak percaya juga (KPK sudah menyelidiki) karena itu baru dinyatakan sudah ribut sedunia, baru (KPK mengatakan) 'kami sudah (menyelidiki) sejak awal Januari 2025, katanya. Padahal dua hari sebelumnya meminta saya melapor," katanya dikutip dari YouTube Nusantara TV, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Pengendara Motor Panik dan Balik Arah saat UPT Samsat Gelar Razia Pelat Kendaraan di Jalinsum

Baca juga: Medan Jadi Acuan Prototipe Program 3 Juta Rumah di Sumut

Namun, Mahfud menuturkan klaim KPK tersebut tidak menjadi masalah karena tak berkonsekuensi hukum.

Hanya saja, dia menilai jika dugaannya terbukti bahwa KPK tidak melakukan penyelidikan sebelumnya, klaim telah menyelidiki menjadi wujud kinerja komisi antirasuah buruk.

"Tapi nggak apa-apa tidak berakibat hukum yang buruk, tetapi kinerjanya (KPK) buruk," ujar Mahfud.

Jokowi buka suara

Di Solo, Jokowi mengungkap awal mula pembangunan Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, kerugian akibat kemacetan mendorong pemerintah untuk membangun berbagai moda transportasi massal seperti KRL, MRT, LRT, Kereta Bandara, dan Whoosh.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya. 

Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya. 

Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.

“Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.

Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah.

“Memindahkan masyarakat dari mobil pribadi dan sepeda motor ke transportasi umum tidak mudah. Mengubah karakter itu sulit,” tambahnya.

Meski masih dalam proses, Jokowi menilai dampak positif transportasi massal mulai terasa.

“MRT Jakarta, misalnya, telah mengangkut sekitar 171 juta penumpang sejak diluncurkan. Sementara Kereta Cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang,” ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sudah mulai ada pergeseran perilaku menuju penggunaan transportasi umum.

“Masyarakat patut bersyukur karena sudah ada pergerakan untuk berpindah dari kendaraan pribadi. Ini proses bertahap, tidak bisa langsung,” kata Jokowi.

Selain mengurai kemacetan, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan transportasi massal, termasuk Whoosh, memiliki efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

 “Contohnya kereta cepat, yang menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.

Proyek KCIC sejak awal dibiayai terutama melalui pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB) senilai 7,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 116,5 triliun.

Sekitar 75 persen atau 5,4 miliar dollar AS berasal dari utang luar negeri, sedangkan 1,8 miliar dollar AS adalah setoran modal dari konsorsium pemegang saham, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (60 persen) dan Beijing Yawan HSR Co Ltd (40 persen).

KPK Imbau Masyarakat yang Miliki Informasi Sampaikan

Sementara itu Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan karena masih dalam penyelidikan, perkembangan dugaan korupsi Whoosh belum dapat diinformasikan secara detail.

"Sehingga karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya, belum bisa kami sampaikan secara rinci," ujar Budi.
 
Di sisi lain, Budi mengimbau kepada masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan korupsi itu bisa menyampaikannya kepada KPK.
 
"Jadi memang ini masih terus berprogres dalam proses penyelidikan. Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini," jelasnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di WhatsApp.

Penyelidikan dimulai

Penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat (Whoosh) era Joko Widodo (Jokowi) sudah dimulai.

Kepastian penyelidikan dugaan korupsi kereta cepat itu diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya menelusuri dugaan penggelembungan anggaran (mark up) dalam proyek strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Statusnya pun sudah resmi masuk ke tahap penyelidikan.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep Guntur dalam keterangannya seperti dimuat Tribunnews.com pada Senin (27/10/2025)

Meski demikian, Asep belum bersedia memerinci sejak kapan penyelidikan tersebut dimulai. 

Diketahui dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat diungkapkan mantan anak buah Jokowi sendiri yakni Mahfud MD.

Mahfud MD yang pernah menjadi mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) di era Jokowi-Ma'ruf Amin itu curiga dengan harga per kilometer proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC) yang cukup mahal. 

Hal itu disampaikan Mahfud MD di podcast Terus Terang yang ditayangkan di Youtube pribadinya. 

Usai pernyataan Mahfud MD itu, KPK dan mantan Menkopolhukam itu saling balas pernyataan. 

Mahfud MD menantang KPK untuk bisa segera turun menyelidiki dugaan mark up yang ada dalam proyek kereta cepat tersebut. 

Namun demikian, KPK berdalih meminta Mahfud MD langsung menghampiri lembaga antirasuah tersebut apabila menemukan bukti korupsi dugaan kereta cepat. 

Pakar hukum tata negara itu pun kemudian balik menantang KPK untuk membuat surat pemanggilan terhadapnya untuk menjelaskan dugaan korupsi proyek kereta cepat tersebut.

“Kalau dipanggil, saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga," ucap Mahfud, Minggu (26/10/2025). 

(*/tribun-medan.com)

Artikel sudah tayang di wartakota

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan