Polemik Utang Whoosh

Bocoran AHY Usai Datangi Istana soal Utang Kereta Cepat ke China, Noorsy Malah Bilang Jebakan Utang

Babak baru persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang jadi sorotan

Editor: Salomo Tarigan
ARSIP Biro Pers Setpres
KERETA CEPAT- Presiden RI ke 7 Jokowisaat berpose di depan lokomotif Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Rabu (13/9/2023) lalu di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Proyek ini menimbulkan masalah kerena membebani keuangan negara. 

TRIBUN-MEDAN.com - Babak baru persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang jadi sorotan

Mega proyek Kereta Cepat yang dibangun di era Presiden Jokowi.

Seperti dikabarkan beban utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tersebut mencapai Rp 116 triliun.

Sejak kereta cepat Whoosh beroperasi, negara telah rugi hingga Rp1,6 triliun pada semester I 2025.

Sementara utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan ditanggung APBN.

Kini pemerintah fokus mencari solusi penyelesaian utang Whoosh.

AHY Datangi Istana

Teranyar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (3/11/2025).

Kedatangan AHY untuk rapat bersama Presiden yang salah satunya membahas masalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh.

"Ya tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk termasuk KCIC Jakarta Bandung," kata AHY.

Ia mengatakan terdapat sejumlah permasalahan mengenai kereta cepat tersebut yang harus dicarikan solusinya segera.

Termasuk salah satunya soal restrukturisasi utang.

"Iya (restrukturisasi)," katanya.

Sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan akan membuat rapat khusus untuk membahas polemik pembayaran utang proyek kereta cepat Whoosh.

Kabar itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai melakukan rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

"Itu nanti dibahas khusus (polemik utang whoosh)," ujar Airlangga.

Namun begitu, Airlangga tidak merinci mengenai kapan Prabowo akan menggelar rapat khusus membahas utang Whoosh.

Hanya saja, ia memastikan Presiden akan membuat rapat khusus dengan para menteri kabinetnya.

"Ada pembahasan khusus," pungkasnya.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani telah mengantongi sejumlah opsi dalam membereskan pembayaran utang proyek kereta cepat.

Namun, ia belum ingin membeberkannya karena semua opsi tersebut masih dikaji secara mendalam.

"Ada beberapa opsi. Ini masih dalam pengkajian," kata Rosan ketika ditemui di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025) malam.

Nantinya, hasil kajian ini akan ia paparkan terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang memiliki keterkaitan dalam proyek kereta cepat.

Antara lain Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan lain-lain.

"Jadi saya maunya ini kami evaluasi mendalam, baru kami duduk bersama (dengan kementerian-kementerian lain), kami kaji opsi yang mana, ya itu yang kami tentukan," ujar Rosan.

Oleh karena itu, Rosan memilih untuk tidak mengungkapkan berbagai opsi tersebut ke publik sebelum dibahas dan dimatangkan bersama kementerian terkait.

Rosan sendiri telah menemui sejumlah menteri untuk menyampaikan bahwa ia dan timnya masih mengkaji berbagai opsi pembayaran utang proyek kereta cepat ini.

"Nah, kami akan sampaikan pada saat analisa komprehensif ini sudah lengkap. Bersamaan dengan itu, baru kami tentukan apa yang dibutuhkan seluruh menteri karena kami Danantara tidak bisa berjalan sendiri kan," ucap Rosan.

"Nanti keputusan semua menteri atau pihak yang terkait, apapun keputusannya itu, saya yakin yang terbaik dan akan kami jalankan," pungkasnya.

Jebakan Utang

Sebelumnya Ekonom senior, Ichsanuddin Noorsy, menilai restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh justru akan membuat Indonesia masuk dalam jebakan utang atau debt trap terhadap China.

Menurutnya, jika restrukturisasi terjadi, maka Indonesia hanya menyelesaikan tanggung jawab keuangan berupa pelonggaran tenor pembayaran utang ke China.

Noorsy menuturkan apabila situasi politik di Indonesia mengalami guncangan dan mengakibatkan tidak bisa membayar utang, maka China tidak mau tahu terkait hal tersebut.


Bahkan, sambungnya, China bisa semakin 'memasukan' Indonesia dalam jebakan utang terkait Whoosh dengan meminta syarat lain berupa jaminan dan membuat Indonesia semakin bergantung dengan Negara Tirai Bambu itu.

"Restrukturisasi itu cuma menyelesaikan tanggung jawab keuangan. Itu yang disebut debt trap atau jebakan utang. Andai kata terjadi suatu (guncangan) politik (di Indonesia), bukankah China akan (tetap) menuntut pembayaran?"


"Ketika menuntut pembayaran dan an sich pada core services-nya tidak mampu membayar, apa yang dilakukan? Kan dia (China) tetap meminta jaminan karena sudah ada APBN (untuk membayar utang Whoosh), ada jaminan negara," katanya dalam program On Focus di YouTube Tribunnews, dikutip pada Kamis (30/10/2025).

Diselidiki KPK

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin merespon soal langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

 Pihaknya kata Bobby mendukung langkah tersebut.

"Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia-China sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data dan kesaksian KPK," kata Bobby di Istana  Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/3/2025).

Bobby mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dibahas  mengenai perbaikan layanan di KAI, mulai dari aspek keamanan dan kenyamanan.

Termasuk juga kata dia soal restrukturisasi utang

"Tapi beliau (Presiden) menyinggung sedikit untuk segera dibicarakan soal kereta cepat," katanya.

Hanya saja, terkait restrukturisasi tersebut tidak dijelaskan secara rinci.

Yang pasti menurutnya masalah utang kereta cepat tersebut akan diselesaikan antara pemerintah dan danantara.

"Sayang gak dijelaskan konteksnya. Tadi gak dibicarakan. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Dibicarakan Danantara dengan pemerintah tentunya," pungkasnya.

Baca juga: 10 Orang yang Diciduk KPK, Ada Gubernur Riau, Kadis PUPR Dibawa ke Jakarta, Barang Bukti Uang Disita

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: tribunnews.com 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved