TERNYATA Gubernur Riau Abdul Wahid Sempat Lolos dari Sergapan KPK, Akhirnya Ditangkap di Kafe

Ringkasan Berita:Gubernur Sempat Kabur

• Gubernur Riau Abdul Wahid ternyata sempat melarikan diri ketika hendak ditangkap.
• Tim KPK melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap Abdul Wahid di sebuah kafe di Pekanbaru.
• Pada kesempatan itu, KPK juga mengamankan Tata Maulana (TM), orang kepercayaan Abdul Wahid.
• Total ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK di Riau.

TRIBUN-MEDAN.com - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau memunculkan fakta baru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Gubernur Riau Abdul Wahid ternyata sempat lolos dari sergapan penyidik KPK pada Senin (3/11/2025).  

Abdul Wahid berhasil melarikan diri ketika hendak ditangkap.

Tim penyidik pun melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan Abdul Wahid di sebuah kafe di Riau.

Tak hanya Gubernur Riau, tim penyidik KPK juga mengamankan Tata Maulana (TM), orang kepercayaan Abdul Wahid dalam kesempatan tersebut.

"Terhadap saudara AW yang merupakan Kepala Daerah atau Gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran. Yang kemudian diamankan di salah satu kafe yang berlokasi di Riau," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

"Termasuk terhadap saudara TM," lanjut dia.

Budi mengatakan, sebanyak tujuh orang lainnya yang terjaring OTT KPK diamankan di Kantor Dinas PUPR Provinsi Riau.

"Ada pun pihak-pihak yang diamankan tersebut terhadap Kadis PUPR, kemudian Sekdis PUPR, dan juga 5 Kepala UPT, (penangkapan) dilakukan di Kantor Dinas PUPR," ungkap Budi.

Berikut nama-nama yang terjaring OTT:

- Gubernur Riau: Abdul Wahid
- Kepala Dinas PUPR Riau: Arief Setiawan
- Sekretaris Dinas PUPR Riau: Ferry Yunanda
- Lima Kepala UPT Dinas PUPR Riau: Di antaranya Khairil Anwar
- Orang kepercayaan Abdul Wahid: Tata Maulana
- Tenaga Ahli Gubernur Riau: Dani M Nursalam

Baca juga: Rumah Terbakar Sehari Tuntutan Korupsi Jalan di Sumut Dibacakan, Ini Kata Hakim Khamozaro

Budi mengatakan, OTT terkait dugaan korupsi dengan modus pemerasan dalam penganggaran proyek-proyek di Dinas PUPR Riau.

Budi menyebut bahwa modus pemerasan tersebut melibatkan permintaan “jatah preman” dari anggaran proyek.

“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” ujar Budi.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK pun mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam berbagai bentuk mata uang, termasuk rupiah, dolar Amerika Serikat (AS), dan poundsterling.

Budi Prasetyo mengatakan jika seluruh uang sitaan tersebut dirupiahkan, nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 miliar.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, US dollar, dan poundsterling," kata Budi.

"Jika dirupiahkan lebih dari 1 miliar," imbuh dia.

Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Budi mengonfirmasi bahwa delapan dari sepuluh orang yang diamankan dalam OTT pada Senin (3/11/2025) telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

"Kloter pagi delapan orang. Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif," kata Budi.

Delapan orang tersebut termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR Riau, dan Sekretaris Dinas PUPR Riau.

Sementara itu, satu orang lainnya yang turut diamankan masih dalam perjalanan. 

"Sementara satu orang lainnya, swasta, orang kepercayaan Saudara AW (Gubernur), masih dalam perjalanan dari bandara Soekarno-Hatta ke Gedung Merah Putih KPK," ujar Budi.

Tanggapan Ketua Umum PKB Cak Imin

Abdul Wahid merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pria kelahiran 21 November 1980 tersebut pernah menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 mewakili daerah pemilihan Riau II dari PKB.

Ia pun diketahui pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dua periode sejak 2009 hingga 2019.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya masih menunggu KPK untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada kadernya tersebut.

“Ya, kita tunggu saja apa yang KPK putuskan, kita ikuti,” ujar Cak Imin saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Cak Imin menyebut hingga saat ini belum ada komunikasi atau permintaan bantuan hukum dari pihak Gubernur Riau kepada PKB.

“Belum ada permintaan,” katanya.

Ketika ditanya apakah PKB akan memberikan sanksi tegas hingga pemecatan terhadap Abdul Wahid, Cak Imin menyatakan pihaknya akan menunggu perkembangan proses hukum dari KPK.

“Kita lihat, kita tunggu perkembangan,” tegasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan