Berita Nasional
Penolakan Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Bermunculan, Tokoh NU Gus Mus hingga Usman Hamid tak Setuju
Gelombang penolakan pemberian gelar pahlawan nasional terhadap mantan Predisen RI Soeharto terus bermunculan.
TRIBUN-MEDAN.com - Gelombang penolakan pemberian gelar pahlawan nasional pada mantan Predisen RI Soeharto terus bermunculan.
Sebelumnya, korban atau penyintas tragedi Tanjung Priok 1984, menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
Aktivis korban penyintas tragedi 1965, Bedjo Untung hingga 468 tokoh juga menolak.
Kini wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali memantik respons dari sejumlah tokoh Islam.
Dua suara penolakan datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) dan Usman Hamid, masing-masing tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Keduanya menyoroti aspek moral, sejarah, dan keadilan dalam penilaian kepahlawanan.
“Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional," kata Mustasyar Pengurus Nahdaltul Ulama (PBNU), Gus Mus, dalam keterangannya, Rabu (5/11/2025).
Gus Mus mengenang masa Orde Baru sebagai periode yang menyisakan luka bagi banyak ulama dan kiai pesantren.
Ia menyebut papan nama NU dilarang dipasang, bupati-bupati merobohkan simbol organisasi, dan sejumlah tokoh dipaksa masuk Golkar.
“Banyak kiai yang dimasukin sumur. Adik saya, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar," ujarnya.
Ia juga mengisahkan pengalaman Kiai Sahal Mahfudh yang menolak menjadi penasehat Golkar Jawa Tengah. Menurut Gus Mus, banyak pejuang bangsa yang tidak pernah mengajukan gelar pahlawan demi menjaga keikhlasan amal.
“Kalau istilahnya, menghindari riya’. Amal kebaikan jangan dikurangi karena gelar,” jelasnya.
Dari Muhammadiyah, kritik datang dari Usman Hamid, pengurus Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ia juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Usman menilai bahwa gelar pahlawan harus diberikan kepada sosok yang memegang nilai kebenaran dan keberanian moral hingga akhir hayatnya.

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.