Penolakan Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Bermunculan, Tokoh NU Gus Mus hingga Usman Hamid tak Setuju

“Kalau meninggal dalam status tersangka atau terdakwa, apalagi terkait pelanggaran HAM atau korupsi, sulit disebut pahlawan,” ujar Usman Hamid.

“Kalau meninggal dalam status tersangka atau terdakwa, apalagi terkait pelanggaran HAM atau korupsi, sulit disebut pahlawan,” ujar Usman dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

Usman menyoroti status hukum Soeharto yang tidak pernah tuntas. Ia menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling buruk di Asia Tenggara, menurut sejumlah kajian internasional.

“Bagaimana bisa Soeharto disandingkan dengan Gus Dur atau Marsinah?” imbuhnya.

Pemerintah dan Golkar Usulkan Soeharto

Dukungan terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto datang dari Fadli Zon, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), serta dari Partai Golkar, partai yang secara historis dibentuk dan dibesarkan oleh Soeharto.

Fadli menyebut Soeharto telah memenuhi syarat dan masuk daftar prioritas tahun ini. 

Ia menekankan peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai tonggak pengakuan eksistensi Indonesia oleh dunia. 

Kontroversi Pelanggaran HAM

Menanggapi kontroversi pelanggaran HAM, Fadli menyatakan bahwa penilaian gelar dilakukan berdasarkan fakta sejarah dan jasa, bukan opini politik.

“Enggak pernah ada buktinya. Pelaku genosida apa? Enggak ada,” ujar Fadli di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11/2025), usai menyerahkan hasil seleksi nama calon pahlawan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan mantan menantu Soeharto.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan dukungan serupa dalam pertemuan resmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025). 

Ia menyatakan bahwa Soeharto layak diberi gelar atas jasanya dalam pembangunan dan stabilitas nasional.

“Kami sudah mengajukan Pak Harto lewat mekanisme rapat DPP Golkar. Apa yang dilakukan selama 32 tahun itu luar biasa,” kata Bahlil.

Golkar menilai Soeharto bukan hanya tokoh yang dekat dengan partai, tetapi juga arsitek politik Golkar secara struktural, ideologis, dan historis. 

Golkar juga menyebut bahwa semua mantan presiden, termasuk Gus Dur dan BJ Habibie, layak dipertimbangkan sebagai pahlawan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa.

Baca juga: Nasib Roy Suryo dkk, Hari Ini Kapolda Metro Umumkan Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

486 Tokoh Menolak

Sebelumnya 486 tokoh dari berbagai elemen dan latar belakang mulai dari aktivis, akademisi, pimpinan organisasi masyarakat hingga mantan Jaksa Agung masuk dalam daftar nama yang menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional oleh negara kepada mendiang Presiden ke-2 RI Soeharto.