Sumut Terkini

Saat Ketua PDIP Sumut Bandingkan Penegakan Hukum Korupsi Jalan Sumut dan Riau

Rapidin lalu menyinggung penegakan hukum yang dinilainya tidak berkeadilan di Sumut.

Penulis: Anugrah Nasution | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN MEDAN/ANUGRAH
KETUA DPD PDIP SUMUT - Rapidin Simbolon saat diwawancarai dalam kegiatan Konferensi  Daerah PDIP Sumut yang digelar di Medan, Selasa (18/11/2025). 

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Sumatera Utara, Rapidin Simbolon menyinggung adanya perbedaan penegakan hukum dalam perkara korupsi jalan di Sumatera Utara dan Riau. Anggota DPR RI itu menilai, penegakan hukum di Sumut masih lemah. 

Hal itu disampaikan Rapidin saat menghadiri acara Konferensi Daerah DPD PDIP Sumut, Selasa (18/11/2025).

Saat ditanyai perihal insiden kebakaran rumah hakim Khamonzaro Waruwu yang menangani perkara korupsi jalan Sumut, Rapidin mendesak agar kasus tersebut diusut. 

"Saya sebagai anak Sumut, meminta ini harus dituntaskan agar tidak presiden buruk," kata Rapidin. 

Rapidin lalu menyinggung penegakan hukum yang dinilainya tidak berkeadilan di Sumut.

Dia membandingkan kasus OTT korupsi jalan di Sumut yang menjerat Kadis PUPR Topan Ginting, dengan Gubernur Riau Abdul Wahid yang ditangkap KPK dalam kasus yang sama, korupsi pembangunan jalan. 

"Terus terang, sebagai orang Sumut sangat sesak, enek keadaan di Sumut. Kenapa, karena penegakan hukumnya tidak transparan, berkeadilan," kata Rapidin. 

"Ya kemarin saya sangat apresiasi KPK OTT Gubernur Riau dan antek-antek. Kan, terus terlibatnya Gubernurnya, di sini, sudah kelihatan terang benderang, tapi masih banyak teka tekinya," sambungnya. 

Menurut Rapidin, penegakan hukum yang lemah berdampak pada penurunan ekonomi dan pendapatan suatu daerah. Karena itu, dia meminta agar penegak hukum tidak ragu ragu dalam melaksanakan tugas hingga tuntas 

Termasuk soal insiden kebakaran rumah hakim Pengadilan Medan, Rapidin mendesak kepolisian mengungkap perkara itu dengan terang benderang. 

"Untuk mencapai kemajuan ekonomi Sumut, harus penegakkan hukum itu berkeadilan. Termasuk rumah hakim, harus diusut tuntas, siapa pun itu. Penegakan hukum harus adil di Sumut," ujar Rapidin. 

(cr17/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved