Pejabat Pemprov Sumut Tak Tega Lihat Ribuan Honorer 'Dibuang', Ada yang Sudah Bekerja Puluhan Tahun
Padahal sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berencana untuk membuang 4.800 ribu pegawai honorer
Penulis: Satia |
lihat foto
Pejabat Pemprov Sumut Tak Tega Lihat Ribuan Honorer 'Dibuang', Ada yang Sudah Bekerja Puluhan Tahun
TRIBUN MEDAN.com-Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, Raja Indra Saleh tidak mau memberikan data berapa pengeluaran anggaran untuk membayarkan tenaga kerja honorer dan outsourcing, Kamis (13/6/2019).
"Banyak kali itu, aduh nanti aja kenapa, jangan sekarang lah," ucapnya, kepada Tribun Medan saat menyambangi langsung ruang kerjanya, di lantai dua, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan.
Dirinya seakan menutupi dan terkesan tidak ingin anggaran tersebut diketahui oleh publik. Padahal sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi berencana untuk membuang 4.800 ribu pegawai honorer yang bertugas di Pemprov Sumut.
Belum diketahui, apakah pengurangan ini dilakukan untuk menghemat anggaran atau tidak. Pastinya, Edy Rahmayadi sedang melakukan evaluasi terhadap para pegawai honor yang dirinya pantas untuk bekerja di Pemprov Sumut.
Pada beberapa bulan lalu, Edy Rahmayadi membuat publik heboh, lantaran mengatakan APBD 2019 akan dipakai untuk dibayarkan utang sebagiannya.
Baca: Risma Wati Bongkar Hubungannya dengan Anggota DPRD Medan JS, Sudah Menikah Siri dan Hamil 6 Bulan
Baca: Setelah Sebut HM Danai Rencana Pembunuhan, Kini IPW Sebut TS Sebagai Big Dalang Rusuh 22 Mei
Baca: Ini Respons Polda Sumut Soal Adanya Isu Tangkap Lepas yang Dilakukan Polsek Percutseituan
Baca: Kapolri Tito Karnavian- Calon Pimpinan KPK, Pansel Undang Kapolri Sodorkan Nama-nama untuk Mendaftar
Sama seperti Tribun Medan melakukan wawancarainya, ia juga tidak mau menjelaskan secara rinci apakah benar APBD 2019 dipakai untuk membayarkan tunggakan utang oleh pemerintahan sebelumnya.
Raja Indra Saleh juga menaruh harapan kepada Edy Rahmayadi untuk tidak langsung melakukan pemecatan kepada tenaga honorer atau outsourcing karena kasihan.
Baca: Belum Ada Nama Ronaldo di Undangan Sergio Ramos, Kedua Pemain Ini Masih Berseteru?
Baca: Putin Tandatangani Dekrit Kucurkan Uang Rp 132 Miliar, Muliakan Nama Khabib Bangun Sekolah
Baca: Polisi Tahan Anggota DPRD Serdangbedagai karena Diduga Melakukan Penipuan, Ini Identitasnya
"Kasihan juga mereka, ada yang bekerja puluhan tahun dan ada juga yang sudah memiliki anak, maunya jangan langsung dipecat," ucapnya.
Baca: Hati-hati, Ini Sosok Onyon dan Pasangannya, Diduga Pakai Ilmu Gendam Tipu Korbannya Rp 100 Juta
Baca: Anggota Fraksi Hanura Medan Dituding Tanam Benih di Rahim Wanita Lain, Ini Respons Pengurus Hanura
Baca: Pemilik Alamo Cafe Simpan Potongan Tubuh Teman di Kulkas, Mutilasi Korban karena Tak Bayar Hutang
Sejam lebih Tribun Medan berada di ruangannya, ia juga tidak memberikan data berapa banyak anggaran terkuras habis untuk membayarkan gaji tenaga kerja honor dan outsourcing.
Bahkan dia mengalihkan pembicaraan Tribun Medan, dengan membahas mengenai hasil akhir pilpres.
(cr19/Tribun-Medan.com)
