Polisi Harus Usut Nakhoda KMP II yang Meninggalkan Korban Minta Tolong sesaat Kapal Tenggelam

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUNMEDAN.com, MEDAN - Ketua Komisi A Nazer Djoeli, berharap waktu pencarian korban KM Sinar Bangun ditambah sampai dua pekan.

Alasannya masih banyak keluarga yang menanti keberadaan korban hilang tenggelam kapal motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba.

Baca: Tragedi KM Sinar Bangun, Warga Medan Menggelar Andung-andung Tao Toba, Lihat Foto dan Videonya

Baca: Video Kapolres Goda Ratna Sarumpaet, Lalu Tertawa Sebut: Ibu Ini Sumbu Pendek Juga Ya Bu?

"Kita meminta pencarian korban ditambah sampai dua minggu lah, kan kasihan mereka (keluarga) masih menunggu keberadaan keluarganya yang hilang," ucap Nazer kepada Tribun-Medan.com setelah RDP dengan pemerintah Provinsi Sumut.

"Pemerintah coba untuk menghibur para keluarga, dengan memberikan waktu tambahan sampai dua pekan ke depan, kan kasihan mereka kalau ditinggal begitu saja," ucapnya.

Baca: Bupati Samosir Rapidin Simbolon Mengaku Bersalah dalam Tenggelamnya KM Sinar Bangun

Baca: Ratna Sarumpaet Teriak di Posko: Semua Mayat Harus Diangkat, Jangan Ada yang Menghentikan Pencarian!

Kemudian ia juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan kepada Nakhoda Kapal KMP Sumut II, Dony Silalahi yang saat itu melintas dekat dengan karamnya Sinar Bangun.

"Kami juga minta kepada Kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan, kenapa Nakhoda KMP II itu meninggalkan korban yang terlihat mengapung di perairan Danau Toba," ucapnya.

Video yang viral beberapa pekan lalu, di mana terlihat, para korban terapung di perairan Danau Toba.

Postingan video itu akhinya menjadi perdebatan di dunia maya, mengapa sang Nakhoda KMP II yang diketahui bernama Dony Silalahi meninggalkan para korban dan tidak menyelamatkan mereka.

"Kami sekali lagi menegaskan kepada pihak berwajib untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Nakhoda KMP II yang diduga sengaja membiarkan penumpang KM Sinar Bangun mengapung di Danau Toba," ucapnya.

Baca: Begini Sosok Kapten yang Tega Biarkan Korban KM Sinar Bangun, Kata Biadap dari Hotman Paris

Baca: Mengerikan Kapten KMP Sumut II Ini, Tinggalkan Korban KM Sinar Bangun saat Minta Pertolongan

Dalam peraturan yang telah ditetapkan nomor 17 tahun 2008 pasal 224, Nahkoda harus mampu memberikan pertolongan dan kemanan kepada penumpang yang ada di perairan.

Pria berkulit putih ini, juga meminta kepada seluruh pemerintahan setempat agar membuat tim penyelamat (rescue) ditiap-tiap pelabuhan yang tersebar di Danau Toba.

"Ada tujuh Kabupaten/Kota yang tersebar di Danau Toba, semuanya juga harus menempatkan tim penyelamat, dari SAR atau Polisi Air untuk melakukan penyelamatan awal yang lebih efisien," ucapnya.

Selama ini, ia menilai tidak ada penempatan tim-tim penyelamat di tiap-tiap pelabuhan yang ada di sekitaran Danau Toba.

Kemudian Tribun-Medan.com menanyakan kepadanya, apakah selama menjadi Dewan di Komisi A yang bertugas melakukan pengawasan kepada Instansi di Pemeritahan Sumut, pernah melakukan pengawas mengenai keamanan pada tiap-tiap pelabuhan.

"Kami kemarin itu hanya melakukan tinjauan keramba apung yang ada di Danau Toba, belum ada melakukan pengawasan di sana," ucapnya.

Ia langsung mengatakan, ke depannya akan meningkatkan kenyamanan bersama baik itu tempat umum dan lokasi pariwisata.

"Kita akan buat perda tentang keamanan dan kenyamana terkait keselamatan wisatawan yang berkunjung ke Sumut," ucapnya.

Politisi Partai Nasdem ini juga mengupyakan, pemerintah agar membuat sebuah asuransi kepada para wisatawan yang datang berlibur, apalagi sampai mengalami kecelakaan.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatara Utara, gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas keamanan dan kenyamanan pariwisata di Danau Toba, terkait kejadian karamnya kapal motor (KM) Sinar Bangun.

Baca: Ratna Sarumpaet Teriak di Posko: Semua Mayat Harus Diangkat, Jangan Ada yang Menghentikan Pencarian!

Baca: Ribuan Masyarakat tak Dapat C6, PDIP Adukan Dugaan Kecurangan ke Bawaslu Sumut

Baca: KNKT Bikin Pelatihan bagi Nahkoda yang Berlayar di Danau Toba, Ini Materi-materinya

Digelarnya rapat ini untuk membuat dan menghasilkan peraturan daerah (Perda) baru, yang akan difungsikam untuk keamanan dan kenyamanan destinasi wisata di Sumut.

Rapat yang digelar ini, turut mengundang Dinas Pariwisata Provinsi Sumut, Dinas Perhubungan Provinsi Sumut, Pemerintah Daerah Sumut melalui Sekda Hj Sabrina turut hadir dalam RDP tersebut.

Para anggota dewan yang terdiri dari, Komisi A, B dan E hadir dalam rapat ini, yang akan membahas pembuatan Perda baru.

Ketua Komisi A Nezar Djoeli mengatakan, setelah rapat ini digelar akan membahas lebih lanjut pembuatan Peraturan Daerah baru.

Baca: Mantan Atlet Loncat Indah Berpulang, KONI dan PRSI Sumut Kehilangan Insan Olahraga yang Bersahaja

"Kami harapkan untuk semua pemerintah agar bisa memberikan solusinya pada rapat ini, karena setelah rapat ini ke depannya kami akan membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membuat peraturan daerah tentang keamanan dan kenyaman para wisatawan yang datang ke Danau Toba," ucapnya.

Ia berharap agar kejadian tidak terulang kembali pada waktu mendatang, untuk itu para dewan akan segera merumuskan dan membentuk tim pengawas segera membuat peraturan daerah.

"Secepatnya kami akan membentuk pansus terkait keamanan dan kenyamanan, semua ini dilakukan untuk menjaga citra baik Danau Toba, dan berharap agar waisatawan mau kembali datang ke danau tersebut," ucapnya.

Ada tujuh pelabuhan kecil atau pun besar yang tersebar disetiap Kabupate/Kota sekitaran Danau Toba. Untuk itu Naze selaku Ketua Komisi A meminta kepada Pemerintah melalui Pemkab di sekitaran danau untuk mengedepankan keselamatan dari pada keuntungan semata.

"Seluruh pemkan untuk bekerja lebih lah, buat ditiap-tiap pelabuhan orang untuk menjaga sebagai tim keselamatan dari pada wisata yang datang, jangan hanya menilai dari segi keuntungan atau pendapatan daerah saja," ucapnya.

Sementara itu, ia berharap agar para wisatawan yang mau kembali datang setelah kejadian karamnya kapal di Danau Toba.

Wadir Krimum Polda Sumut AKBP Andry Setiawan yang ditunjuk sebagai pihak yang akan melakukan penyidikan terkait tenggelamnya KM Sinar Bangun. Ia mengatakan pihak kepolisian akan terus melalukan penyidikan.

"Kami akan terus melakukan penyelidikan terkait tenggelamnya kapal di Danau Toba," ucapnya.

Baca: Ratna Sarumpaet Disebut Sumbu Pendek setelah Marah di Depan Keluarga KM Sinar Bangun

Baca: Video dan Fakta Cekcok Ratna Vs Luhut Saat Keluarga Korban KM Sinar Bangun Berduka

Baca: Denda Rp 650 Juta, Begini Alasan Anggun Tak Pernah Tampilkan Wajah Anaknya di Media Sosial

Sebelumnya, ia adalah Kapolres Kabupaten Samosir yang tau segala bentuk kelalaian yang ada di sekitaran Danau Toba. Ia mengatakan, pihak Dinas Perhubungan banyak melakukan kelalaian, mereka mementingkan pribadinya saja.

"Saya sudah 2 tahun di sana sebagai kapolres, makanya saya paham betul bagaimana watak orang dan petugas di sana. Mereka hanya memanfaatkan semua untuk mencari keuntungan tidak untuk kepentingan keselamatan," ucap Wadir Krimum Polda Sumut.

Andry Setiawan menilai, seluruh petugas baik itu bekerja di Pemerintahan dan masyarakat, tidak menjalankan peran sesuai dengan Standart Operasional Prosuder (SOP). Beliau sekaligus penyidik dari Polda Sumut akan berusaha terus berusaha mengungkap fakta terkait kejadian karamnya kapal dan kelalaian petugas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Hj Sabrina menerima dengan baik penyampaian oleh Ketua Komisi A Nazer Djoeli. Ia mengatakan, pemerintah akam mendukung penuh upaya oleh Dewan dan akan membawa ini ke R-APBD Sumut tentang keamanan dan kenyamanan.

"Kami akan menerima dengan baik penyampaian anggota dewan dan akan membahanya di R-APBD tentang keamanan dan kenyamanan pariwisata di Sumut," ucap Hj Sabrina.

(cr19/tribun-medan.com)