Reaksi Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian, Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara

Reaksi Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian, Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara

Editor: Salomo Tarigan
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Reaksi Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian, Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara 

Reaksi Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian, Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara

TRIBUN-MEDAN.COM - Reaksi Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian, Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara.,,  

//

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto menegaskan, pengibaran Bendera Bintang Kejora dilarang dilakukan, bahkan dalam unjuk rasa di depan Istana Negara.

Baca: Dihujat karena Video Vulgarnya, Begini Balasan Menohok Vanessa Angel hingga Dukungan Sang Mantan

Baca: Perintah Tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Kapolda soal Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Sebab, Indonesia hanya mempunyai satu bendera kesatuan, yakni Bendera Merah-Putih.

"Ya enggak boleh, enggak boleh ini (pengibaran bendera bintang kejora).

Negara ini kan punya simbol yang salah satu simbol adalah bendera kesatuan Republik Indonesia bendera kebangsaan hanya satu," kata Wiranto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Wiranto mengatakan, pengibaran bendera selain Bendera Merah-Putih, apalagi Bendera Bintang Kejora pasti akan ditindak tegas.

"Jadi kalau ada kemudian mengibarkan bendera itu (bendera bintang kejora) apalagi di depan istana dan sebagainya, pasti ada hukumnya, ada undang-undangnya, kita ikut undang-undang sajalah," ujar dia. 

Wiranto mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada sehingga tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Ia mengatakan, apabila aparat menindak pengibaran bendera tersebut, bukan berarti sewenang-wenang.

Baca: Perintah Tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Kapolda soal Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Akan tetapi, mereka melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan.

"Nanti kalau ditindak dibilang pemerintah sewenang-wenang, tidak. Pemerintah selalu bertindak sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Itu saya jamin," ucap dia. 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah massa dari Aliansi Mahasiswa Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme, menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/8/2019).

Baca: Geber Basis Narkoba Medan Tembung, Satresnarkoba Amankan Delapan Orang

Aksi didahului dengan berjalan kaki dari Gedung Kemendagri.

Sesampainya di Istana Negara, mereka langsung membuat lingkaran yang dibatasi oleh tali rafia.

Setelah itu, musik pun didendangkan dan mereka menari tarian wisisi atau tarian adat khas Papua.

Mereka tampak menari sambil mengibarkan bendera bintang kejora. Tarian itu pun menyedot perhatian masyarakat yang melintas.

Banyak orang yang mengabadikan momen tari-tarian itu.

Tari-tarian ini sebagai bentuk protes mahasiswa Papua atas tindakan diskriminasi dan rasis yang diterima rekan sejawat mereka di Malang dan Surabaya, Jawa Timur.

Perintah Tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Kapolda soal Pengibaran Bendera Bintang Kejora

TRIBUN-MEDAN.COM- Perintah Tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Kapolda soal Pengibaran Bendera Bintang Kejora.

//

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menginstruksikan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono untuk segera menindak oknum yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora di beberapa aksi demo belakangan ini.

Baca: Kalahkan Gabriella Hutahaean dan Cindy, Sarlin Jonas dari NTT Juara Miss Grand Indonesia 2019

"Ada juga peristiwa pengibaran bendera di mana di Jakarta, saya sudah perintahkan Kapolda tangani. Tegakkan hukum sesuai apa adanya, kita harus hormati hukum," ujar Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2019).

Pengibaran Bendera Bintang Kejora salah satunya terjadi saat mahasiswa Papua menggelar aksi di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Baca: WIRANTO - Jawaban Wiranto terkait Tuntutan Referendum dan Kerusuhan Papua, Polri Ungkap Kelompok KKB

Dedi mengatakan bahwa pelaku dapat dikenakan Pasal 106, 107, dan 108 KUHP, maupun regulasi lainnya.

"Karena memang ada pelanggaran unsur pidananya yang diatur dalam KUHP ataupun regulasi yang lain," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut dia, polisi dapat segera mengambil tindakan karena sangkaan tersebut bukan merupakan delik aduan.

Baca: LIVE STREAMING Drawing Liga Champions: Jadwal Pengundian Fase Grup Malam Ini Pukul 23.00 WIB

Kini, peristiwa itu masih didalami penyidik sekaligus sambil melihat putusan Mahkamah Agung (MA).

"Itu masih didalami oleh tim dari Polda Metro, dan tentunya masih akan melihat juga beberapa putusan Mahkamah Agung yang bisa dijadikan yurisprudensi tentang pengibaran Bendera BK (Bintang Kejora) tersebut," tutur dia.

Bintang Kejora Berkibar di Depan Mabes TNI, Panglima Marsekal Hadi Ingin Bertemu Egianus Kogoya

TRIBUN-MEDAN.COM - Bintang Kejora berkibar di depan Mabes TNI dan Istana Merdeka saat mahasiswa asal Papua melakukan unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Dilansir dari Kompas.com, sebagian besar massa buka baju dan menari-nari sambil mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Selain itu, massa yang sebagian besar lelaki itu melukis wajah mereka dengan gambar bendera Bintang Kejora.

Mereka terlihat bersemangat sambil beryanyi-nyanyi.

Baca: INILAH Hasil Pemeriksaan POM TNI, Mayor Inf NH Irianto Tidak Terbukti Lontarkan Ujaran Rasis

Baca: 25 Jenderal TNI Naik Pangkat, Dokter Gigi drg Andriani Resmi Bintang Dua, Ini Daftar Lengkapnya

Video di lokasi;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Baca: JAYAPURA RUSUH, Massa Bakar SPBU, Kantor Telkom, Kantor Pos, Kini Bergerak ke Kantor Gubernur Papua

GANTIKAN MERAH PUTIH, Bendera Bintang Kejora Berkibar 1,5 Jam di Kantor Bupati Deiyai

Koordinator Aksi Ambrosius mengatakan, dalam aksinya, massa mengutuk keras kericuhan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.

Mereka juga menuntut agar rasialisme terhadap rakyar Papua dihentikan.

"Kami tegaskan, menghapuskan rasisme dan represi terhadap orang Papua hingga mereka bisa mengerti makna kebahagiaan hidup apabila rakyat Papua mendapatkan haknya untuk menentukan nasib sendiri," ujar Ambrosius di lokasi.

Selain itu, massa juga menuntut pemerintah membuka kembali akses internet di Papua.

Mereka juga menuntut agar pegawai Pemprov Papua dan Papua Barat melepas baju dinasnya.

Baca: Kena Operasi Patuh Toba, Mahasiswi ini Gemetar hingga Menangis, Tak Jadi Ditilang Setelah Bernyanyi

Baca: Andi Sukma Anggota DPRD Beristri 4, saat Pelantikan Bawa 3 Istrinya, Siap Bertarung di Pilkada

Baca: Prada DP Menangis Memohon Keringanan Hukuman hingga Didamprat Ibu Vera sebagai Pembohong

Panglima KKB OPM Goliath Tabuni Ikut Geram Polwan Kirim Miras ke Mahasiswa Papua, Curhat di Twitter

Paksa Bupati Tandatangani Referendum, Terjadi Baku Tembak TNI dengan KKB Papua di Deiyai

Panglima ingin bertemu Egianus Kogoya

Sehari sebelumnya, Selasa (27/8/2019) malam, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Tito Karnavian menggelar dialog dengan elemen masyarakat Papua di Kota Jayapura. 

Dalam dialog yang membahas beberapa permasalahan yang tengah berkembang di Papua itu, nama Egianus Kogoya, pimpinan Organisasi Papua Meredeka (OPM) di Kabupaten Nduga, ikut disebut.

Bahkan, Panglima TNI menyampaikan niatannya untuk mengajak Egianus Kogoya berdialog.

"Saya sudah sampaikan untuk bisa berdialog, yang membuka adalah saya ke Pendeta Lipius (Biniluk) untuk bisa berdialog dengan tokoh agama, termasuk Egianus Kogoya," tutur Hadi.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan ornamen masyarakat Papua di Kota Jayapura, Selasa (27/08/2019) malam.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan ornamen masyarakat Papua di Kota Jayapura, Selasa (27/08/2019) malam. (KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)

Sumber permasalahan yang membuat sosok Egianus Kogoya dan kelompoknya terus berulah, sambung Panglima, bisa diketahui bila ada dialog antar kedua belah pihak.

Melalui dialog, diyakini bisa didapat solusi paling tepat untuk menyelesaikan masalah keamanan di Papua, terutama yang terkait dengan separatisme.

"Ini supaya kita semua bisa mengetahui akar permasalahannya itu apa, sehingga apa yang kita ketahui nanti bisa menyelesaikan dari sudut pandang Papua," kata Panglima.

Senada dengan Panglima, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menilai dialog bisa menjadi solusi yang tepat untuk Papua.

Menurut dia, apa yang telah dilakukan pemerintah dan aparat keamanan saat mengatasi masalah di Aceh, bisa juga dilakukan untuk Papua.

"Kalau ingin berdialog, kita juga siap berdialog. Tadi Bapak Panglima bahkan sudah mencari jalur tersendiri ke beberapa tokoh, bahwa beliau mau berdialog blak-blakan kepada saudara-saudara kita tersebut," tutur dia.

Sebelum tiba di Jayapura, pada siang hari, Panglima TNI dan Kapolri telah mengunjungi Kabupaten Biak Numfor untuk melakoni agenda yang sama dengan elemen masyarakat setempat.

Berita ini dilansir dari Kompas.com dengan judul Panglima TNI Ajak Egianus Kogoya Berdialog kapolri instruksi . . .dan Wiranto . . .

Reaksi Wiranto dan Kapolri Tito Karnavian, Pengibaran Bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara

Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved