Yasonna Laoly Blak-blakan Siap Mundur dari Menteri jika Ternyata Bukan Ronny Sompie yang Salah

"Kalau Ombudsman tidak mau, ya enggak usah. Tapi kan saya mau supaya betul-betul transparan kan," ujarnya.

• Nikita Mirzani Jawab Terkait Rencana Polisi Jemput Paksa lewat Kuasa Hukumnya

• Inilah Nama-nama 14 Anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014-2019 yang Ditetapkan KPK sebagai Tersangka

Ronny diketahui dicopot Yasonna sebagai Dirjen Imigrasi pada 28 Januari 2020.

Ronny sebelumnya menyampaikan informasi soal keberadaan Harun Masiku, eks caleg PDI-P yang buron dalam kasus dugaan suap yang melibatkan eks komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut keterangan Ronny, Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Harun disebutkan tiba di Indonesia dari Singapura dengan menggunakan maskapai Batik Air dan turun di Bandara Soekarno-Hatta.

• 5 Fakta Penyanyi Dangdut Buka Baju dan Lepas Bra di Atas Panggung, Begini Penjelasan Polisi

Informasi itu disebutkan baru diterima karena ada keterlambatan pemrosesan data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

"Saya telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta dan Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pendalaman terhadap adanya delay time dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soetta, ketika HM melintas masuk," kata Ronny, Rabu (22/1/2020).

(*)

ICW: Lebih Baik Yasonna Laoly juga Dicopot oleh Presiden Jokowi

T R I B U N-MEDAN.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap harus bertanggung atas kekeliruan data yang menyebabkan hal krusial pada kasus Harun Masiku.

Diketahui Yasonna mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pencopotan dilakukan lantaran Ronny dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan data Imigrasi soal keberadaan Harun Masiku.

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi.

Sebab, bagaimana pun dia merupakan otoritas tertinggi Kementerian Hukum dan HAM. Faktanya dia telah berkata tidak sesuai dengan fakta terkait keberadaan Harun Masiku," kata Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (28/1/2020).

Lebih lanjut, kinerja Kementerian Hukum dan HAM masih perlu diperbaiki dengan pencopotan menteri asal PDIP itu.