Penduduk Desa Parbuluan Siap Mati Jika Lahannya Diserobot PT Gruti

DAIRI,TRIBUN-Penduduk Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, terancam terusir dari kampung mereka.

Sebuah perusahaan, disebut-sebut PT Gruti datang dan meminta penduduk desa untuk segera hengkang.

Perusahaan yang kabarnya telah mengantongi HGU dari Kemenhut RI ini mengklaim, Desa Parbuluan VI masuk kawasan hutan negara.

• PTPN Bakal Bersihkan Lahan Pascabentrokan OKP, Polisi Akan Hilangkan Cat Loreng di Setiap Bangunan

"PT Gruti mengklaim, 8.850 hektare hutan negara, termasuk di dalamnya kawasan permukiman rakyat.

Tak cuma desa kami. Ada empat desa lagi, yaitu Desa Barisan Nauli, Desa Perjuangan,

Desa Pargambiran, dan Desa Sileu-leu Parsaoran," beber Ketua Kelompok Tani "Petani Marhaen" Desa Parbuluan VI, Pangihutan Sijabat (42), saat ditemui Tribun Medan, Rabu (13/5/2020).

Menurut Sijabat, kasus ini bermula ketika seseorang mengaku sebagai perwakilan PT Gruti datang ke kampung mereka tanggal 21 Februari 2020 lalu.

• KPK Dampingi Sumut Tuntaskan Sengketa Lahan termasuk Kawasan Hutan Register 40 dan eks HGU PTPN 2

Orang tersebut menerangkan bahwa Desa Parbuluan VI masuk wilayah hutan negara.

Mereka datang untuk menggarap. Sebagai kompensasi kepada masyarakat, PT Gruti menawarkan uang ganti rugi sebesar Rp1,5 juta per satu hektare lahan.

Penerima ganti rugi kemudian diberikan 200 bibit pohon untuk ditanami di atas lahan yang satu hektare tersebut.

• Soal Sengketa Lahan 32 Haktare di Helvetia, Ini Kata Kepala BPN Sumut Bambang Priono

"Katanya, bibit yang mau dikasih itu adalah bibit pohon Eukaliptus.

Setelah siap panen, 100 persen untuk perusahaan itu. Kami tak setuju. Ini tanah kami," ungkap Sijabat.

Sijabat mengakui, desa mereka memang berbatasan dengan hutan negara.

Desa mereka sendiri sudah lama berdiri, jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945.

• Bentrok Sengketa Lahan di Mabar Pecah, TNI Bersenjata Menyebar ke Kerumunan Massa

"Kami meyakini, peta hutan negara yang dipegang perusahaan tersebut masih peta lama, bahkan kami duga peta warisan Belanda.

Makanya desa kami bisa enggak ada di dalamnya," ujar Sijabat yakin.

Lebih lanjut, Sijabat mengatakan, masyarakat sudah mengadukan masalah ini kepada pemerintah desa mereka, dengan harapan diteruskan ke Pemkab Dairi.

Namun, jawaban yang didapat sungguh mengecewakan.

• Gara-gara Sengketa Lahan Pensiunan TNI Nyaris Dibuang ke Laut

"Kalau kita melapor sama Kades dan jajarannya, mereka bilang, 'Mana terlawan PT Gruti, kita pasrah aja sudah'.

Begitu malah kata mereka. Makanya kami mau melapor sama Presiden Jokowi," ujar Sijabat.

Masyarakat berharap, Pemkab Dairi berkenan merespons masalah yang mereka alami dan memberi pemahaman kepada PT Gruti.

• Sengketa Lahan Gang Buntu Medan Ditangani KPK

"Penduduk di sini ada sekitar 422 kepala keluarga dan mayoritas petani.

Kami cuma ingin hidup damai. Kami tidak akan angkat kaki dari kampung kami.

Kami siap mati untuk mempertahankan tanah ini," pungkas Sijabat.(cr16)

Camat Ngaku Tidak Tahu
Camat Parbuluan, Rafael Siringo-ringo mengaku belum tahu soal konflik tanah ini.

Katanya, belum ada laporan dari masyarakat setempat.

Bahkan, Kadesnya pun belum ada membicarakan dugaan penyerobotan lahan ini.

• Sengketa Lahan Karyawan PTPN 2 Blokir Jalan

"Kita belum tahu apa sebetulnya substansi tuntutan mereka," ujar Rafael, yang ditemui Tribun Medan pada hari itu juga.

Disinggung soal kedatangan perusahaan bernama PT Gruti, Rafael mengatakan, sudah ada kesepakatan antara PT Gruti dengan masyarakat.

"Tiga kilometer dari permukiman rakyat tidak diganggu gugat.

Kesepakatan ini terjadi bulan Desember 2019 lalu," ucap Rafael.

• Sengketa Lahan BODT, Masyarakat dari Empat Marga Batak Berkumpul dan Bawa Surat Tempo Dahulu

Ia mengaku tak tahu pasti perihal masuknya wilayah Desa Parbuluan VI ke dalam kawasan hutan negara.

"Enggak tahu. Sepanjang saya menjabat Camat Parbuluan, PT Gruti belum pernah melayangkan surat ke kami dan melaporkan data perihal lahan yang mereka bakal garap di Kecamatan Parbuluan," pungkas Rafael.(cr16)