Anggota DPRD Sumut Lebih Mementingkan Laptop saat Pandemi, Sementara Masih Banyak Rakyat Kesusahan

Menurut laporan BPK, seluruh aset tersebut dikuasai oleh anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.

Hingga saat ini, ratusan laptop itupun tak juntrung kejelasannya ada dimana.

Malah, sekarang adalagi pengadaan laptop dengan dalih menunjang kinerja.

Berkenaan dengan masalah ini, Baskami sendiri tidak memberikan penjelasan, siapa yang bisa menjamin bahwa anggota dewan itu akan mengembalikan aset negara.

Dia juga tidak menjelaskan siapa yang akan bertanggungjawab jika sewaktu-waktu laptop itu digelapkan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Baca juga: Ada Bagi-bagi iPad dan Laptop di Tengah Pandemi, Dua Anggota DPRD Medan Langsung Kembalikan

Sementara itu, Kabag Umum Sekretariat DPRD Sumut, Muda Sakti beralasan bahwa pengadaan laptop ini untuk mendukung kinerja anggora DPRD Sumut.

"Ya betul, untuk menunjang kerja anggota dewan kita. Salah satunya sekarang ini aktivitas banyak menggunakan zoom meeting, jadi untuk menunjang itu juga.

Namun untuk rincian harganya silakan tanya kasubbag," kata Muda.

Plt Kasubbag Perlengkapan dan Pendistribusian Sekretariat DPRD Sumut, Ali Syahrin Batubara menjelaskan bahwa pengadaan laptop yang diperuntukkan bagi 100 anggota dewan itu senilai Rp 16.363.000, perunit.

Ia pun menyebutkan bahwa proses pengadaan laptop dilakukan dengan sistem lelang.

Baca juga: Ingin Beli Laptop Bekas? Ketahui 10 Tips Berikut Ini untuk Menghindari Risiko Terburuk

"Sedangkan pagu anggarannya yakni Rp 1.636.360.000 yang tercantum dalam P-APBD Sumut tahun anggaran 2020.

Di mana dalam proses lelangnya dimenangkan oleh PT ECS Jakarta," ungkapnya.

Jangan Malas

Pengamat Anggaran, Elfenda Ananda mengatakan banyak sisi yang harus menjadi perhatian setiap anggota DPRD Sumut periode 2019-2024 soal pengadaan laptop tersebut.

Katanya, yang perlu diperhatikan adalah segi alasan, kualitas kinerja, disiplin maupun pertanggungjawaban.