Selain Pariwisata, Sektor Ini Penting Dikembangkan Pemerintah di Kawasan Danau Toba

Sehingga,  menurut pemerintah usaha pemeliharaan ikan danau dan KJA harus dikurangi secara signifikan,  bahkan jika perlu malah dihentikan. Padangan semacam ini sangat distortif dan tidak berlandaskan pada fakta lapangan yang ada. 

Sebagaimana pernah saya  sampaikan dalam opini sebelumnya,  sektor pariwisata juga berkontribusi besar terhadap pencemaran Danau Toba via limbah dari hotel-hotel dan penginapan,  selain pencemaran dari sektor rumah tangga, sektor pertanian dan perkebunan via banyak sungai yang berlabuh ke Danau Toba, dan juga dari pelabuhan.

Bahkan menurut data,  KJA bukanlah penyumbang pencemaran danau terbesar,  hanya penyumbang nomor sembilan dari semua penyumbang pencemaran danau sebagaimana yang diteliti oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat IPB University.  

Jadi jika ada kampanye-kampanye negatif tentang KJA yang menjadi penyebab utama pencemaran di Danau Toba,  saya meyakini, kampanye semacam itu tidak tepat.  Apalagi kalau didasari semangat untuk memperburuk citra usaha KJA di Danau Toba. 

Kampanye semacam ini seolah-seolah menjadi instrumen keputusasaan dari pihak-pihak tertentu yang kehilangan argumentasi ilmiah dalam menyudutkan sektor perikanan, khususnya KJA,  di Danau Toba.

Mengapa saya mengatakan kehilangan argumentasi ilmiah? Pertama,  karena berdasarkan penelitian institusi ilmiah bahwa sektor perikanan di Danau Toba (KJA)  bukanlah sektor yang menjadi penyumbang utama pencemaran danau.  Kedua,  kontribusi ekonomi KJA sangat tidak terbantahkan.

Usaha ikan tilapia, mulai dari pemeliharaan,  pengolahan,  dan perdagangan (ekspor) terbukti menjadi kontributor penting dalam postur pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), pertumbuhan ekonomi nasional,  dan dalam postur pendapatan devisa nasional.

Dan ketiga,  sektor perikanan dan KJA adalah penyerap tenaga kerja masif di daerah di satu sisi serta menjadi salah satu fondasi ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah sekitar danau di sisi lain. 

Desa-desa yang awalnya terkategori miskin,  sejak beralih pada usaha perikanan tilapia berubah menjadi desa-desa makmur,  yang belum tentu mampu disaingi oleh kontribusi sektor lain. Penyediaan lapangan pekerjaan oleh sektor perikanan tilapia bagi ribuan masyarakat di kawasan danau memang tak terbantahkan. 

Perannya sangat krusial dalam menyukseskan program-program pemerintah, baik pusat maupun daerah,  dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah.

Dengan kontribusi yang sangat signifikan tersebut,  hebatnya,  sektor perikanan dan KJA justru hanya menjadi penyumbang kesembilan yang menyebabkan pencemaran  di Danau Toba. 

Bukankah itu sebuah prestasi yang layak diberi penghargaan? Lantas anehnya,  pemerintah justru mengambinghitamkan KJA dan sektor perikanan danau sebagai penyebab utama dan satu-satunya pencemaran danau selama ini. 

Bahkan belakangan cukup sering muncul kampanye-kampanye yang tidak jelas konteksnya yang menyudutkan sektor perikanan danau dan KJA secara tidak manusiawi,  mulai dari video sampai pada narasi-narasi kebencian yang berlebihan.

Jika pemerintah "melek" terhadap data-data dan konteks sosial ekonomi KJA yang saya sebutkan di atas,  maka pemerintah, baik pusat maupun daerah,  semestinya mengambil posisi politik yang tegas.

Pertama,  menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor pelengkap,  bukan sektor utama,  di Danau Toba.  Kedua,  memberikan dukungan,  baik materil maupun moril kepada sektor perikanan danau dan KJA, untuk semakin meningkatkan kontribusi ekonominya sekaligus memperbaiki performa lingkungan hidupnya. 

Dan ketiga,  menindak para pihak yang menebar narasi-narasi kebencian pada sektor-sektor tententu di kawasan danau Toba untuk keuntungan sektor lainnya.  Semoga harapan dan gagasan ini menjadi kenyataan. (*)