FIRLI Bahuri Dianggap Bikin Konflik di KPK, Berani Copot Endar Priantoro, Tak Hargai Surat Kapolri

TRIBUN-MEDAN.com - Konflik di KPK muncul setelah Ketua KPK Firli Bahuri mencopot atau memberhentikan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro dari jabatannya.

Endar Priantoro menganggap pemberhentian terhadap dirinya tanpa sebab, melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pabowo telah memperpanjang penugasan kepada  Endar Priantoro di KPK.

Namun, Firli Bahuri mengabaikan penugasan tersebut.

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap prihatin dengan kondisi konflik internal KPK saat ini.

Ketika pimpinan yang masa jabatan berakhir tahun ini malah berkonflik dengan pegawainya sehingga pemberitaan meluas dan bisa membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun kepada KPK.

"Alih alih memberantas korupsi malah sibuk konflik di internal yang celakanya dimulai dari tindakan Pimpinan KPK Firli Bahuri CS," tegas Yudi Purnomo dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com, Kamis (6/4/2023).

"Ulah mereka mengembalikan Direktur Penyelidikan KPK ke Kepolisian padahal beberapa hari sebelumnya ada surat perpanjangan dari Kapolri menuai kontroversi. Padahal direktur penyelidikan sesuai pernyataan dewas tidak pernah kena sanksi etik. Artinya karir dan prestasinya mulus di KPK," tambah aktivis antikorupsi itu.

Sementara itu, dukungan dari rekan sejawat pegawai KPK pun mengalir deras kepada Brigjen Endar Priantoro bahkan mengeluarkan surat terbuka sebagai bentuk perlawanan kepada pimpinan KPK.

Menurut mantan ketua Wadah Pegawai KPK ini, dukungan pegawai KPK merupakan solidaritas atas kejanggalan pencopotan direktur penyelidik sekaligus dikembalikan ke kepolisian.

Tentu dukungan ini diapresiasi oleh publik, apalagi ini bukti bahwa Brigjen Endar yang telah melaporkan Firli CS termasuk sekjen KPK Cahya Harefa ke Dewas tidak sendirian dalam berjuang.

Ada kawan kawannya yang berani membela.

Yudi Purnomo menambahkan ketidakmampuan Pimpinan KPK mengatasi konflik internal merupakan bukti gagalnya kepemimpinan mereka.

Apalagi secara terang terangan mengembalikan pegawai yang sudah diperpanjang tanpa alasan jelas menyebabkan pertanyaan jangan-jangan justru pimpinan KPK yang ingin memancing konflik dengan instansi lain.

Padahal selama ini hubungan sudah harmonis dan sinergi.