Nama-nama 7 Bawaslu Sumut Periode 2023-2028 Resmi Terpilih, Tidak Ada Keterwakilan Perempuan

Terlebih ia menyebut dalam Undang-undang Pemilu, keterwakilan perempuan juga ada disinggung. 

"Di Lembaga Bawaslu ada beberapa Provinsi sudah hampir laki-laki semua (komisionernya), perempuannya sudah nggak ada. Diperiode 2023 sampai 2028 keterwakilan perempuan tidak dipertimbangkan lagi seakan-akan mau dihilangkan keterwakilan perempuan untuk periode selanjutnya. Bagaimana soal keterwakilan perempuan soal caleg?" ucap Erina mempertanyakan. 

Ia sadar kalau dalam hal ini Pansel juga sudah tidak ada kaitan lagi. Karena yang menetukan adalah Bawaslu RI.

Sejauh ini, ia pun mengaku tidak mengetahui peringkat berapa dirinya dalam seleksi ini. "Pengumuman saya nomor berapa itu dirahasiakan, jadi beda sama seleksi di KPU. Kalau ada yang PAW nanti akan dilakukan Fit and Propertest lagi beda sama di KPU yang dikasih peringkat," kata Erina. 

Terkait dugaan jika seleksi Bawaslu Sumut marak dengan adanya calon titipan, sehingga keterwakilan perempuan tak lagi diperhatikan, Erina menolak berkomentar lebih jauh.

"(Apakah ada permainan) kita nggak tau situasinya bagaimana. Tapi kan dari awal saya itu berharap ikut mendaftar karena keterwakilan perempuan itu ada. Karena itu juga berkaitan sama syaratnya,"pungkas Erina.

”Keputusan Panitia Seleksi Bawaslu Sumut ini tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.” 

Baca juga: Masuk 14 Besar Seleksi Bawaslu Sumut, Ini Harapan Komisioner KPU Deliserdang Timo Dahlia Daulay

Baca juga: Sepanjang Januari-Maret 2023, Bawaslu Sumut Catat Ada 11 Kasus Pelanggaran Pemilu

(dra/cr14/tribun-medan.com)