DPD BMI Sumut: Stop Desain Degradasi DPD PDIP Sumut, Publik Jangan Mau Jadi Korban Berita Bohong

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN-PDI Perjuangan diperhadapkan dengan tantangan dari pihak ekseternal partai, termasuk dari partai lain yang menginginkan kemenangan dengan cara tidak sehat. 

Pandangan itu disampaikan Franky Partogi Wijaya Sirait Ketua Dewan Pimpinan Daerah Banteng Muda Indonesia (DPD BMI) Sumut saat bincang-bincang dengan Tribun Medan, Selasa (19/9/2023) di Medan.

Penggiringan issu yang paling seksi saat ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menggembosi PDI Perjuangan menurut Partogi yakni, menyerang Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Rapidin Simbolon.

"Rapidin adalah simbol PDI Perjuangan di Sumut. Serangan-serangan dari berbagai macam elemen maupun Parpol lain itu memang tak sesuatu yang mengherankan di tahun politik ini,"ujar Partogi dimintai pandangan terkait massa aksi yang mengklaim Forum Senior PDI Perjuangan  berdemo dan bersemi di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumut, Jalan Jamin Ginting Medan pada Rabu (13/9/2023) Minggu lalu.

Kata Partogi, BMI tidak gentar dan tentu selalu siap menjaga PDI Perjuangan dari upayq-upaya penggembosan oleh pihak eksternal partai.

Baca Selanjutnya: Pdi perjuangan sumut semakin solid menangkan pemilu ditengah gempuran dan politik pecah belah

Menurut Partogi, pihak-pihak tertentu sengaja mengaitkan proses hukum yang padahal sudah incrah terkait penggunaan APBD kabupaten Samosir  dalam kegiatan Penanggulangan COVID-19 dengan Rapidin Simbolon (mantan bupati Samosir).

Baca Selanjutnya: Praktisi hukum putusan ma yang dijadikan pengacara vantas jadi alat politisasi tidak berdasar

Tentu, kata Partogi ini sudah jelas alat politisasi yang digunakan pihak eksternal, bahkan termasuk juga Politisi PDIP yang tidak berterima dengan dinamika internal partai 

"Jadi, siapa pun dia, sebaiknya jangan melakukan upaya-upaya kotor untuk melemahkan dan merusak citra PDI Perjuangan baik yang mengaku Forum Senior PDI Perjuangan,"ucapnya.

Bila mereka memang murni loyalis PDI Perjuangan, tambah Partogi, justru seharusnya ikut bantu Rapidin memenangkan PDIP pada pemilu dan Ganjar sebagai Presiden RI. Bukan malah terpengaruh eksternal partai dengan menggiring opini sesat kepada publik dengan memaksakan Rapidin Simbolon bersalah.

Partogi juga mengecam keras aksi pendemo ke Kantor DPD PDI Perjuangan yang melakukan cara-cara tidak beradab, yakni mengintervensi penegak hukum.

"Tak ada yang bisa melakukan upaya intervensi politik termasuk massa terhadap penegak hukum. Jika memang salah, dan alat bukti terpenuhi sudah dari 2 tahun lalu Rapidin terjerat hukum, begitu juga dengan Juang Sinaga. Tapi apa ?, penegak hukum tidak bodoh dan tidak terpengaruh tekanan apa pun,"kata Partogi.

Yang jelas, kata Partogi adanya pihak- pihak yang mengaitkan proses hukum terkait penggunaan APBD kabupaten Samosir dalam kegiatan Penanggulangan COVID-19 dengan Rapidin Simbolon (mantan bupati) saat ini sebagai ketua DPD PDI Perjuangan bertujuan untuk mendegradasi PDI Perjuangan. 

Kata Partogi, rencana politik yang kotor memang pasti akan dilakukan dengan upaya-upaya kotor. Sedari awal memang menurut Partogi sudah terdapat kejanggalan, seperti pencatutan nama terhadap Jabiat Sagala Eks Sekda Samosir oleh Parulian Siregar yang dipakai ke Kantor Kejati Sumut. 

Dan ternyata, pengacara Vantas Parulian Siregar mencatut nama Jabiat yang kemudian disanggah Jabiat Sagala. 

"Mengapa saya katakan kotor, cara-cara yang dipaksakan ini tentu menjadi petunjuk kalau tujuannya kotor. Untuk kedua kalinya Parulian mendatangi Kejati Sumut, kita duga dia sengaja mencemarkan nama baik PDI Perjuangan lewat RapidinbSimbolon."sebut Partogi.