Mentan SYL di Eropa, Rumah Dinasnya Digeledah KPK, Bagaimana Nasib Program Pengembangan Food Estate?

Untuk menyelidiki kasus itu, KPK telah melakukan klarifikasi terhadap puluhan orang.

Upaya klarifikasi itulah yang kemudian menyeret nama Syahrul dalam pusaran kasus ini. Di tahap penyelidikan, KPK sudah memeriksa Syahrul pada Senin, (19/6/2023). Politikus Partai Nasdem itu diperiksa selama 3,5 jam di gedung lama atau Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK, yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara, kelompok kerja dan penas," ungkap Syahrul saat ditemui awak media sesuai proses pemeriksaan, kala itu.

Syahrul menuturkan bahwa dirinya siap untuk bersikap profesional dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, dan dia siap hadir kapanpun penyidik KPK memanggilnya. "Saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih, dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir," kata dia.

KPK tengah mengusut tiga klaster dugaan korupsi di Kementan

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) bungkam setelah diperiksa KPK selama 3,5 jam Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (19/6/2023) lalu. SYL dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Setelah keluar dari Gedung ACLC KPK, Syahrul Yasin Limpo langsung bungkam ketika ditanya wartawan soal kemungkinan dirinya jadi tersangka. Syahrul hanya diam dan langsung menuju mobilnya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan dari Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) pada hari ini, Senin (19/6/2023).

Menteri asal Partai NasDem itu diberondong berbagai macam pertanyaan usai keluar dari Gedung ACLC KPK Kavling C1, Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Satu di antara pertanyaan yang dilontarkan awak media yakni berkaitan dengan statusnya yang disebut akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Syahrul Yasin Limpo meresponsnya dengan jurus bungkam.

Begitu pula saat dimintai pendapat berkaitan dengan adanya unsur politis yang dilakukan KPK dalam mengusut kasus ini, Syahrul pun lagi-lagi terdiam. 

Termasuk saat dicecar apakah benar dugaan dirinya memeras beberapa pejabat di Kementan, Syahrul juga tak menjawab.

Syahrul Yasin Limpo hanya menyebut sudah memberikan semua yang dia ketahui kepada tim penyelidik KPK.

"Saya sudah jawab di atas. Enggak ada, saya sudah jawab, tanya KPK, tanya KPK, saya sudah hadir tadi. Makasih ya," ucap Syahrul.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, permintaan keterangan kepada Syahrul Yasin Limpo terkait klaster korupsi yang pertama.

Namun demikian, sampai saat ini KPK belum secara gamblang mengungkap penyidikan terkait dugaan korupsi di Kementan.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di KPK pada 19 Juni 2023 lalu. 

KPK: Tidak Terpengaruh Isu Politik

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara terkait pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut tak terpengaruh isu politik yang sedang bergejolak.

Firli menuturkan pihaknya memanggil Menteri Pertanian SYL untuk menjelaskan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dikutip dari Tribunnews.com, Sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Pusat Partai NasDem, kasus Mentan Syahrul ini muncul di tengah isu Jokowi bersih-bersih kabinet dari kubu antitesa pemerintahan.

Firli pun menegaskan, penyelidikan kasus ini tak ada kaitannya dengan hal itu.

Kerja pemberantasan korupsi di KPK, lanjut Firli, murni adalah proses hukum.

Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi soal dua kali mangkirnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dari panggilan KPK.

Diketahui Mentan Syahrul Yasin Limpo telah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Kementan.

Dalam dua kali pemanggilan KPK ini, Mentan Syahrul Yasin Limpo masih berstatus sebagai terperiksa.

Menurut Firli Bahuri, setiap warga negara wajib hukumnnya untuk memenuhi panggilan KPK.

Terlebih panggilan yang diberikan KPK ini merupakan panggilan yang sah secara hukum. "Yang jelas setiap warga negara wajib hukumnya memenuhi panggilan secara sah," kata Firli Bahuri dikutip dari Kompas TV, Minggu (18/6/2023).

Terkait detail kasus korupsi di Kementan ini, Firli masih enggan secara merinci ke publik.

Firli berjanji akan mengungkap kasus ini setelah keterangan saksi dan bukti-bukti sudah lengkap.

Selain itu, Firli tidak ingin mendahului para penyidik yang tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementan ini.

"Nanti kita akan ungkap semua setelah keterangan saksi lengkap, bukti-bukti semua lengkap. Nanti kita sampaikan pada waktunya,"ujarnya.

"Saya kira saya tidak ingin mendahului apa yang sedang dibangun, apa yang sedang dilakukan penyidik tentang permintaan keterangan, pencarian bukti-bukti. Karena memang dari bukti-bukti itu akan membuat terangnya suatu perkara," terang Firli.

(*/tribun-medan.com/ tribunnews.com/ kompas.com)

Baca juga: Mentan SYL Sekaligus Kader NasDem Penanggung Jawab Food Estate, Kenapa Cak Imin Berani Kritik?

Cak Imin Serang Food Estate Gagal, Malah Diskakmat Balik Politisi Partai Pengusungnya

TRIBUN-MEDAN.COM - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan yang sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan program food estate yang dicanangkan sebagai salah satu upaya menangani permasalahan pangan telah gagal dan kini sudah dihentikan.

Pernyataan itu disampaikan Cak Imin, saat ditanyakan terkait tingginya harga bahan pokok saat ini dan bagiamana upaya dalam menanganinya. "Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengintensivikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," kata Cak Imin saat ditemui awak media di Kawasan Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Kata dia, saat ini harus dilakukan upaya lain dalam hal menangani permasalahan pangan yang ada di Indonesia. Sebab jika tidak, maka kemampuan Indonesia nantinya hanya mengimpor bahan pokok dari luar negeri, terlebih kata Ketua Umum PKB itu, harus diwaspadai akan adanya gelombang cuaca panas El-Nino yang berdampak pada hasil tani. "Kalau enggak, kita impor terus dan berbahaya dan negara-negara produsen pun satu titik tertentu akibat el Nino, krisis pangan global akan tidak mengekspor barang ke kita. Kalo kita tidak bisa impor, kita makan dari mana? kecuali kita berswasembada," beber dia.

TONTON JUGA

Saat ditanyakan perihal bagaimana kelanjutan program food estate ini, Cak Imin secara tegas menyatakan kalau program itu telah dihentikan. Nantinya pemerintah menurut dia, harus melakukan upaya atau program lain untuk menangani krisis pangan ke depan. "Sudah berhenti. Makanya ada switch, switchnya adalah gunakan lahan-lahan rakyat, intensifikasi, di manage sebagai perusahaan raksasa negara," tukas dia.

Sekilas tentang program food estate: kolaborasi kementerian

Program pengembangan Food Estate merupakan program Kementerian Pertanian (Kementan) yang memerlukan dukungan.

Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjabat Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

SYL merupakan seorang politikus Partai NasDem yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dua periode sejak 8 April 2008 hingga 8 April 2018.

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa proyek lumbung pangan atau food estate merupakan hasil kolaborasi kementerian dalam upaya mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia.

Menurut Presiden, kolaborasi tersebut juga merupakan satu proses yang tidak dapat terpisahkan.

Program food estate masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah sudah menetapkan pembagian tugas lintas sektor untuk periode 2021-2023. Adapun pembagian tugas tersebut dimulai dari Kementerian Pertanian yang berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi.

Sedangkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut.

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

Belum cukup, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

Selama 2 tahun berjalan, program ini dinilai DPR RI belum maksimal.

DPR RI pun membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengecek program food estate yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua. Hasilnya, DPR mengklaim program food estate bermasalah, bahkan ada yang gagal total.

"Ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat,"ungkap Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), pada Senin (16/1/2023) lalu.

Politikus Partai NasDem: program jangka panjang

Di sisi lain, anggota DPR RI Irma Suryani Chaniago yang sekaligus politikus Partai NasDem, meyakini, program food estate merupakan program jangka panjang yamg saat ini terus berproses dan berkembang.

Sehingga, menurut Pengamat Pertanian ini, tudingan kegagalan dinilai sangat tidak relevan. "Tidak ada kegagalan dalam proyek food estate dikarenakan faktanya masyarakat merasakan dampaknya. Semua masyarakat di sekitarnya merasakan dampak positifnya," ujar Irma, lewat keterangan, Kamis (28/9/2023).

Irma mengatakan food estate adalah program jangka panjang yang digagas oleh pemerintah Jokowi-Ma’aruf Amin dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Meski begitu, hasil program food estate ini tidak bisa diharapkan instan karena lahan yang digarap adalah lahan ekstensifikasi dan intensifikasi yang berada di luar Pulau Jawa.

"Tentu hasil food estate ini tidak bisa diharapkan instan karena tanah yang dijadikan food estate harus diolah terlebih dahulu agar PH tanah sesuai dengan tanaman yang akan ditanam,"jelasnya.

Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan irigasi dan sarana prasarana produksi seperti jalan, sumur dam bengkel alsintan. Meski begitu, Irma berpendapat sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang cukup berat dimana hampir semua daerah alami kekeringan el nino yang berdampak pada turunnya produksi.

"Kondisi ini tentu mengakibatkan produksi dalam negeri turun dan akibatnya harga beras naik. Sementara food estate masih berproses seperti cetak sawah baru yang harus disupport dengan irigasi," katanya.

Irma mengingatkan bahwa semua pihak harus melihat secara jelas bahwa di dalam program food estate ada tanaman hortikultura. Jadi tidak melulu beras yang menjadi cerita di permukaan publik.

"Food estate itu tidak melulu sawah untuk padi, tetapi juga untuk bawang dan palawija. Maka jika ingin food estate menghasilkan padi dan palawija yang sesuai target jangka panjang, pemerintah harus membuat irigasi yang modern,"jelasnya.

Baca juga: KASUS Korupsi BTS Kominfo: Edward Hutahean Ancam Buldozer Kemenkominfo Jika Tak Dikasih Rp124 Miliar

Kementan: sampai saat ini menunjukkan hasil yang baik dan dampak positif

Sementara, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim program Food Estate yang ditangani Kementerian Pertanian (Kementan) sampai saat ini menunjukkan hasil yang baik dan dampak positif.

Menurut Kementan, program lumbung pangan di beberapa lokasi program di Pulang Pisau, Kapuas, Humbang Hasundutan, Sumba Tengah, Temanggung, dan Wonosobo memberikan dampak positif bagi petani dan kawasan.

“Memang tidak bisa instan, mengolah dan menyiapkan lumbung pangan baru. Kami mendengar dan memperhatikan suara-suara publik, dan berupaya secara aktif merespon baik dan menyampaikan progresnya setiap saat," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri dalam siaran resminya dikutip, Rabu (27/9/2023).

Kuntoro mengatakan, upaya perluasan lahan pangan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi tanam telah dilakukan secara bersamaan di lokasi-lokasi food estate. Lahan tersebut pun, kata dia, bukan lahan seperti di Jawa, tapi butuh waktu meningkatkan kualitas lahan dan pertanaman di lokasi food estate.

Dia menjelaskan, Kementan mempunyai pengalaman panjang dalam menyiapkan dan mengolah lahan marginal serupa seperti di Banyuasin Sumatera Selatan, dan memang butuh waktu panjang agar kondisi lahannya optimal untuk produksi.

“Bila kita hanya berfikir hanya dengan memperkuat produktifitas lahan di Jawa saja, tidak akan cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk, maka kita perlu menyiapkan peningkatan produksi dalam jangka panjang. Ingat alih fungsi lahan terus terjadi dan mengurangi luas baku sawah di Jawa dan daerah urban,” tegas Kuntoro.

“Teknologi harus masuk di sana, terutama manajemen lahan dan tata-kelola air. Perlu disiapkan juga benih unggul dan itu kementan telah lakukan di lokasi food eatate. Dampak positifnya juga sudah mulai terlihat,” sambung Kuntoro.

Dia mencontohkan, upaya intensifikasi di Kalteng berhasil meningkatkan produktivitas di kawasan Pulang Pisau dari tahun ke tahun. Dari awal dimulai dengan hasil rata-rata 2,5 ton per hektar GKP, meningkat menjadi 3,5 GKP ton per hektar dan bahkan sudah mampu mencapai 5,5 ton per hektar. Bahkan telah beberapa kali dikunjungi wakil rakyat Komisi IV DPR RI dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar.

Lokasi lain di Sumba Tengah juga dilaporkan pemerintah daerah setempat telah mampu mengurangi angka kemiskinan di kawasan food estate dan sekitarnya.

"Adapun petani Wonosobo pun merasakan manfaatnya dengan Indikator terlihat dari peningkatan produktivitas panen meningkat, jaminan pemasaran komoditas dan peningkatan pendapatan petani di kawasan food estate," jelas Kuntoro.

Gerindra heran dengan kritikan Cak Imin

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku heran dengar kritik bakal cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal program food estate yang dinilai gagal.

Muzani  mengaku belum mendengar kritik Cak Imin tersebut. Namun jika benar, dia mengaku heran Cak Imin tidak mengucapkan kritik tersebut saat masih berkoalisi dengan Gerindra. "Saya belum dengar, dulu enggak diucapkan kok sekarang diucapkan, gitu loh," kata Muzani saat ditemui saat menghadiri acara Maulid Nabi di Kemanggisan Ilir, Jakarta Barat pada Rabu (27/9/2023) malam.

Bahkan, kata dia, Muzani sempat merokok berdua bersama Cak Imin saat masih berkoalisi dengan PKB. Saat itu, Cak Imin tidak pernah mengucapkan kritik terhadap program food estate.

"Dulu waktu ngerokok enggak diucapin, sekarang diucapin, gitu loh, duh, belum dengar, saya belum dengar," tandasnya.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini diolah dari Tribunnews dan WartaKotalive.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter 

Baca juga: PIRAMID TOBA Setinggi 120 M Ditemukan, Luhut Cek Lokasi, Prof Danny: Sudah Setahun Kami Rahasiakan

Baca juga: Anak Kolonel TNI AU Dianiaya Lalu Dibakar di Pos Spion Ujung Landasan 24 Lanud Halim Perdanakusuma

Baca juga: Sidang Lanjutan Korupsi BTS Kominfo, Hakim Pukul Meja Dengar Uang Mengalir ke Oknum BPK Rp 40 Miliar

Baca juga: FAKTA BARU Kasus Korupsi BTS Kominfo: Nasib Menpora Dito, Uang Rp 70 M ke DPR hingga 40 M ke BPK

Baca juga: Nama-nama dan Peran 11 Tersangka hingga Terdakwa Dalam Kasus Korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi BTS Kominfo, Hakim Pernah Perintahkan JPU Jadikan Elvano Hatorangan Tersangka