Viral Medsos
PANTESAN Proyek yang Dikerjakan PT Waskita Karya Tak Selesai: JK Mengeluh, Ini Kata Erick Thohir
Kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tengah dalam kondisi yang berdarah-darah. BUMN Karya ini tengah kesulitan untuk menyelesaikan utangnya
Menurut SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita, angka final terkait pembayaran ke pihak Jusuf Kalla masih dalam proses persiapan penghitungan atau verifikasi.
"Hubungan kontraktual yang terjalin adalah antara Waskita-Acset KSO dengan KSO Bukaka-KS," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10/2023), dikutip dari Kompas.com.
Ermy bilang, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menunjuk auditor eksternal yang independen dalam rangka meminta pendapat atau reviu.
Hasil reviu tersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS.
"Selain itu, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak," kata dia.
Proyek pembangunan jalan senilai Rp 2,7 triliun di Sumut tak kunjung selesai
Sementara, proyek pengerjaan infrastruktur jalan di Sumatara Utara yang dikerjakan PT Waskita Karya diduga juga mengalami kendala.
Pemerintah Provinsi Sumatera telah menganggarkan proyek pengerjaan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun. Proyek ini dinamakan multiyears.
Sampai saat ini, Sabtu (14/10/2023), total pengerjaan proyek jalan berbiaya Rp 2,7 triliun di Sumut sepanjang 450 kilometer itu belum ada tuntas. "Ada komitmen percepatan dari penyedia jasa, Waskita. Kita akan terus monitor seminggu sekali agar progresnya terus terpantau," kata Sekda Sumut Arif S Trinugroho kepada wartawan, Minggu (21/5/2023) lalu.
Belum lama ini Arief meninjau sejumlah ruas jalan di Kota Pematangsiantar dan Simalungun yang merupakan bagian dari proyek jalan Rp2,7 triliun.
Di Kota Pematangsiantar, Arief meninjau proyek Jalan Ade Irma Suryani sepanjang 1,7 kilometer dan Jalan DI Panjaitan sepanjang 3,9 kilometer.
Arief mendapat informasi dari Waskita Karya, meski badan jalan sudah selesai tahun lalu, tetapi normalisasi drainase dan marka jalan belum juga kelar.
Kegiatan pemeliharaan kedua ruas jalan itu juga baru akan selesai di Juni 2023.
Sedangkan di Simalungun, Arief mengunjungi proyek Jalan Pematangsiantar-Pematangraya sepanjang 4 kilometer.
Kemudian proyek jalan Simpang Raya-Tigaras sepanjang 7,2 kilometer.
Serupa dengan sebelumnya, meski badan jalan sudah selesai dikerjakan, tetapi sejumlah pendukung jalan juga belum selesai.
Waskita baru akan menyelesaikan bahu jalan dan drainase pada Agustus 2023.
Bahkan proyek jalan lain di daerah itu, yakni ruas Kerasan-Perdagangan, hingga kini masih dalam tahap pengerjaan.
Kelambanan itu yang membuat Arief menyatakan bahwa Pemprov Sumut akan memantau progres proyek setiap minggu.
Arief juga memastikan hingga kini Pemprov Sumut belum sepeserpun melakukan pembayaran.
Sesuai kontrak, Pemprov Sumut akan membayar setelah seluruh proyek benar-benar rampung.
Begitu juga dengan ruas jalan ruas jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan: Ruas jalan Batugajah-Pakpak Bharat, Ruas jalan Pakkat-Tarabintang, Ruas jalan perbatasan Pakkat-Tapteng, Ruas jalan Siabaksa-Bakkara dan Ruas jalan Tarabintang-Parlilitan.
Bahkan, pengerjaan ruas jalan Batugajah-Pakpak Bharat yang sepanjang sekitar 4,6 km itu tak kunjung selesai.
Sebelumnya sudah dikerjakan beberapa hari dengan satu alat berat excavator mini, namun terhenti sejak pertengahan Juni 2023 hingga saat ini. Pengerjaan hanya membersihkan sisi kiri dan kanan jalan, namun tidak ada perbaikan bahu jalan, baik pemerataan batu-batuan mapupun pengaspalan belum ada sama sekali. Bukannya semakin bagus, malah tambah rusak.

Kritikan Keras Anggota DPRD Sumut
Terkait hal ini, Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen menilai bahwa indikator penyelesaian proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi di Sumatera Utara dengan anggaran Rp2,7 triliun tidak jelas. Hal ini disampaikan Viktor menanggapi keterangan Kepala Dinas PUPR Sumut yang mengaku sudah menyelesaikan pembangunan 56,89 persen per Agustus 2023. "Katakanlah siap 60 persen. Ukurannya apa? Kita kan enggak tahu. Karena kontraknya sampai saat ini kita enggak tahu apa item-item dari pekerjaan itu. Gak terbuka," kata Viktor kepada Tribun-medan.com, Kamis (14/9/2023) lalu.
Apalagi katanya, saat ini tahun 2023 juga akan berakhir dalam waktu lebih kurang tiga bulan lagi. Ia memberi peringatan kepada PT Waskita Karya (WK), PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar selaku rekanan, untuk secepatnya menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. "Seperti diketahui, batas kontrak pekerjaan proyek multiyears berakhir pada Desember 2023. Jika tidak selesai sesuai perjanjian, maka proyek "raksasa" ini dianggap gagal dan tentunya banyak yang bakal terjerat dengan kasus hukum," ujar Viktor Silaen.
Pihaknya juga tidak yakin, dalam kurun waktu tiga bulan lagi, perbaikan jalan dan jembatan di Sumut yang masuk dalam proyek multiyears akan tuntas dikerjakan, karena masih banyak ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten/kota yang belum disentuh alias masih "hancur-hancuran".
"Yang dikatakan selesai itu jika semua item pekerjaan itu selesai. Misal pengaspalan badan jalan sekian meter. Misalnya ada cor beton untuk bangun jalan sekian meter. Ada misalnya pembuatan parit sekitar meter. Contoh ada pembangunan jembatan sekian unit, kan gitu. Ini sampai saat ini, untuk jembatan, yang saya dengar ada yang belum dipegang sama sekali. Gitu juga ruas jalan di Asahan-Labura," sebutnya.
Contoh lain kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar tersebut yakni jalan dan jembatan provinsi di Ajamu sampai ke Dusun Seipinang, Desa Teluksentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan paket proyek multiyears berbiaya Rp 2,7 triliun hingga saat ini masih belum disentuh perbaikan. Begitu juga ruas jalan provinsi Gunung Sitoli menuju Nias Utara maupun dari ruas Jalan Gunung Sitoli menuju Nias Barat. Sama halnya dengan di Kabupaten Humbang Hasundutan di tapal batas Ruas Jalan Batugajah-Pakpak Bharat.
Selain itu, jalan provinsi yang menghubungkan Tarutung - Sipahutar dan Pangaribuan - Garoga, Tarutung - Sipahutar - Pangaribuan - Sipirok dan jalan provinsi Sibuhuan menuju Tapanuli Selatan jalur Sosopan masih dalam kondisi hancur lebur. "Jikapun ada jalan provinsi yang sudah mulus dikerjakan, tapi hasilnya belum sesuai dengan kontrak kerja, misalnya drainase belum selesai atau masih sebagian dikerjakan, seperti jalan provinsi di Simalungun dan jalan sejajar Medan - Berastagi yang sebagian sudah diaspal, tapi drainase babak belur," tegas Viktor.
Berkaitan dengan itu, Victor mendesak Kadis PUPR Sumut Marlindo untuk segera memberikan peringatan keras kepada PT WK dan perusahaan KSO (Kerja Sama Operasional) PT SMJ dan PT Pijar agar menyelesaikan seluruh proyek multiyears sesuai kontrak perjanjian, yakni akhir Desember 2023 tuntas.
"Jika tidak mampu menyelesaikannya sesuai kontrak, ketiga perusahaan itu wajib dituntut membayar denda keterlambatan dengan pembayaran 100 persen dan segera putus kontraknya, karena dianggap tidak serius mengerjakan proyek yang kegunaannya memperlancar arus lalu-lintas perekonomian masyarakat," ujarnya.
Pihaknya juga meminta kepada Pj Gubernur Sumut Hasanuddin agar berhati-hati dalam membayar pekerjaan kepada perusahaan rekanan tersebut. "Karena ini kan sudah mau pembayaran. Harus diperhatikan betul dan pengerjaannya harus ditanggung jawabi oleh para rekanan," pungkasnya.
PT Waskita Karya mendapat segudang proyek di IKN Nusantara
Kendati keuangannya compang-camping, Waskita Karya tercatat menjadi perusahaan konstruksi dengan porsi garapan proyek terbesar di Ibu Kota Negara (IKN) dengan total Rp 4,33 triliun, dari total nilai sebesar Rp 7,22 triliun yang digarap BUMN karya.
Sebagai pembanding, BUMN karya lainnya PT PP Tbk (PTPP) menerima total nilai kontrak dari IKN sebesar Rp 4,15 triliun per akhir Juni 2023.
Lalu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga mendapat total kontrak proyek IKN mencapai Rp 3,48 triliun.
Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengerjakan tujuh proyek di IKN senilai Rp 2,9 triliun. Proyek IKN garapan Waskita itu meliputi, Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Proyek gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas Gedung penunjang.
Lalu, Proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3, Proyek gedung dan kawasan Kemenko Paket 4, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3.
Terakhir Proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang baru saja penandatangan kontrak pada awal Juli 2023 lalu.
Rinciannya, progres proyek Jalan Lingkar Sepaku 4 mencapai 48,13 persen, Tol Segmen 5A mencapai 33,67 persen, Gedung Sekretariat Presiden 21,18 persen, Gedung Kemenko 3 mencapai 5,73 persen, Gedung Kemenko 4 mencapai 11,26 persen, dan proyek IPAL 1,2,3 mencapai 3,49 persen.
Penyelesaian utang Waskita Karya Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengaku pemerintah membuka opsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Waskita Karya yang tidak mampu membayar utang.
Seperti diketahui, Waskita mengumumkan tidak dapat melakukan pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.
Erick Thohir menuturkan, pihaknya saat ini tengah duduk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas persoalan Waskita Karya tersebut.
"Itu yang kita lagi duduk dengan Menteri Keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kemarin kita, salah satunya opsinya ada PKPU atau restrutkturisasi total, ini yang kita dorong," ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Kendati ia enggan membeberkan kepastikan terkait rencana PKPU tersebut lantaran masih berupa opsi. "Saya enggak mau jawab dulu," imbuh dia dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul "Meski Keuangan Karut-marut, Waskita Diserahi Proyek Terbanyak di IKN."
Adapun jumlah pokok surat utang Seri B yang harusnya dibayarkan Waskita mencapai Rp 135,5 miliar dengan bunga tetap sebesar 10,75 persen per tahun.
Daftar tersangka Korupsi di PT Wakita:
1. Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020, Agus Wantoro
2. General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-Agustus 2020, Agus Prihatmono
3. Staf Ahli Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Benny Prastowo
4. Pensiunan Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk, Anugrianto
5. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, Hasnaeni
6. Pensiunan Karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast, KJH
7. Mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana
8. Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri (AJM) berinisial HA.
(cr14/tribun-medan.com/kompas.com)
Baca juga: Bank Mandiri Setop Pembiayaan untuk Karyawan BUMN Waskita dan Wika
Baca juga: Edy Rahmayadi Baru Mau Bayar PT Waskita Karya KSO Jika Semua Proyek Selesai Dikerjakan
Baca juga: Pemprov Belum Bayar ke Waskita, Dua Ruas Jalan di Siantar Masuk Proyek Multiyears Rp 2,7 Triliun
Baca juga: Dinas PUPR Sumut Akui Sempat Kirim Surat Pemutusan Kontrak ke PT Waskita Karya, Sebut Kinerja Lamban
Baca juga: Dirut PT Waskita Karya Ditahan, Sekda Sumut Pastikan Tidak Ada Hubungan dengan Proyek Rp 2,7 T
Baca juga: Aspal Proyek Rp 2,7 Miliar yang Dikerjakan PT Waskita Karya Bisa Dikupas dengan Mudah di Simalungun
REKAM JEJAK Brigjen Yusri Yunus, Daftar Jabatan Penting di Polri Pernah Diemban Yusri Yunus |
![]() |
---|
DUDUK PERKARA Oknum TNI Prada SA Ngamuk di Tempat Hiburan Malam, TNI AD Usut Asal Senjata Api |
![]() |
---|
SOSOK Brigjen Yusri Yunus Petinggi Polri Meninggal Tadi Malam, Yusri Rekan Seangkatan Kapolri |
![]() |
---|
Nasib Oknum Polisi M Yunus Tendang Pengendara, Kapolres Prabumulih Diminta Bertindak, Kronologinya |
![]() |
---|
Paniknya Pejabat Ini Tiba-tiba Didatangi Petugas dan Ditangkap, Puluhan Juta Uang di Bawah Meja |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.