RESPONS Puan Maharani Soal Ganjar Beri Nilai 5 Untuk Penegakan Hukum di Era Jokowi: Punya Data

TRIBUN-MEDAN.com - Berikut respons Puan Maharani terkait pernyataan Ganjar Pranowo yang memberi nilai 5 pada penegakan hukum di era Jokowi. 

Selain Puan Maharani, Partai Gerindra membalas kritikan Ganjar terkait penilaiannya. 

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mempertanyakan nilai yang diberikan oleh Ganjar.

Apakah nilai 5 dari skala 1-10 yang diberikan mantan Gubernur Jawa Tengah itu adalah murni penilaian pribadi atau justru penilaian dari tim pemenangan.

Hal itu disampaikan oleh Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

"Saya belum tahu apakah itu evaluasi pribadi atau evaluasi tim pemenangan nasional-nya Ganjar-Mahfud," tutur Dasco.

Pria berusia 56 tahun itu kemudian berpendapat, seharusnya penilaian dari Ganjar itu diserahkan kepada Mahfud MD.

Alasannya, saat ini Mahfud MD merupakan sosok yang bertanggung jawab terkait penegakan hukum di Indonesia.

Mahfud MD yang telah dipinang Ganjar sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Karena kalau saya lihat juga di situ kan ada Pak Mahfud sebagai penanggung jawab Polhukam," kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Atas dasar tersebut, dirinya enggan untuk berkomentar lebih dalam perihal penilaian yang dilontarkan oleh Ganjar.

"Sehingga nanti beliau (Mahfud MD) silakan, saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya," ungkapnya.

Respons Puan Maharani

Sementara itu, Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, memiliki pendapat lain.

Putri dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, itu berujar Ganjar Pranowo pasti memiliki data sehingga menyebut bahwa penegakan hukum di era Jokowi berada pada angka lima.

Hal itu disampaikan Puan usai bertemu Presiden Jokowi bersama empat ketua parlemen negara anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/11/2023).

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," terang Puan.

Puan menegaskan, penegakan hukum di Indonesia harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan koridor.

Penegakan hukum di Indonesia, sambungnya, tak boleh tebang pilih.

"Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih," jelasnya.

Ia pun berharap, presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 mendatang dapat menjalankan hukum dengan baik.

Mereka mesti menjalankan hukum sesuai koridor yang ada tanpa membeda-bedakan.

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," ucapnya.

Kritik Ganjar terhadap Penegakan Hukum

Sebelumnya, Ganjar mengatakan nilai rapor penegakan hukum dan hak asasi manusia di era pemerintahan Jokowi rendah.

Dahulu Ganjar sempat menyebut, nilai rapor penegakan hukum mencapai tujuh atau delapan, tetapi saat ini ia tak segan memberi nilai lima.

Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar (Iluni UNM) di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, (18/11/2023).

Pernyataan itu dilayangkannya untuk menanggapi pertanyaan apakah saat ini nilai rapor penegakan hukum itu sudah menurun.

"Betul. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjelaskan lebih rinci kasus apa yang dimaksudnya itu.

Ketika ditanya tentang penyebab jebloknya nilai tersebut, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyinggung faktor rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa dan intervensi yang kemudian membikin independensi menjadi ilmu dari yang imparsial menjadi parsial," ujarnya.

(*/tribun-medan.com)