CAPRES 03 Ganjar Kuliti soal Bansos Sembako, Tak Terduga Respon Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep

TRIBUN-MEDAN.COM - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menguliti data-data warga penerima bantuan sosial (bansos) dan tata cara penyalurannya dalam debat terakhir Pilpres 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.

Dimana belakangan ini, data penerima dan penyaluran bansos menjadi sorotan publik. Bahkan, penggolontorannya dirapel di saat kampanye Pilpres. Ada dugaan, penyalurannya tidak tepat sasaran. Anehnya, data-data penerima bansos tidak menggunakan data di Kementerian Sosial lagi.

Banyak penerima bansos di sebelumnya tidak mendapatkan lagi, padahal anggatan untuk bansos justru semakin naik hingga Rp 20 triliunan di tahun 2024. Bansos kali ini dipolitisasi. Warga penerima yang di data di desa-desa/kelurahan tidak transparan dan diduga sarat kepentingan koalisi partai politik pemilu. 

Hal itu terungkap saat debat Pilpres 2024, kala capres 03 Ganjar Pranowo menanyakan terhadap capres 01 Anies Baswedan soal kondisi bansos akhir-akhir ini. Menurut Anies, bansos sembako sebaiknya dihapuskan saja, tapi uangnya ditransfer langsung ke rekening warganya dengan pendataan yang sangat ketat dan transparan. Bukan pendataan asal sesuka hati para aparatur di desa dan kelurahan. Tapi didampingi dan melibatkan berbagai elemen masyarakat di tingkat bawah.

"Itu bansos dari pemerintah, bukan atas nama pribadi atau kelompok (koalisi partai-red) dan ada lebelnya. Seperti di DKI Jakarta, pernah saya lakukan. Bansos dari APBD DKI Jakarta. Tepat waktu dan jelas tulisannya,"kata Capres 01 Anies Baswedan.

Sebelumnya, menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.

“Menurut Pak Anies sebagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tetap sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” tanya Ganjar.

Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin. “Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan untuk si pemberi,” ujar Anies.

Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini. Selain itu, jika bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat tiga bulan ke depan maka disalurkan tidak pada bulan ini.

“Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” ucap Anies.

Tanggapan Kaesang

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep turut menanggapi persoalan bansos yang disinggung dalam debat kelima Pilpres 2024 yang berlangsung Minggu (4/2/2024).

Menurut Kaesang, bansos memang harus diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu. Namun, putra bungsu Presiden Joko Widodo itu menyebut lebih menjadi masalah jika bansos ada yang dikorupsi.

"Saya rasa memang bansos harus tepat sasaran. Tapi balik lagi, dan bansos itu harus tepat waktu," ujar Kaesang usai menghadiri debat kelima pilpres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu malam.

"Mungkin saat ini (pembagian bansos) dipermasalahkan. Tapi menurut saya jauh lebih bermasalah jika bansos itu saat (pandemi) Covid-19 dikorupsi," tegasnya.

Kasus korupsi bansos pada saat pandemi sempat ditangani oleh KPK. Kasus korupsi itu melibatkan menteri sosial saat itu, Juliari Batubara. Juliari merupakan kader PDI-P, parpol yang kini mengusung Ganjar-Mahfud.