CAPRES 03 Ganjar Kuliti soal Bansos Sembako, Tak Terduga Respon Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep

Di sisi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus berpotensi melestarikan kemiskinan.

Hal tersebut Wapres sampaikan saat berbincang dengan awak media yang disiarkan di kanal Youtube Wapres RI, Sabtu (6/1/2024) lalu.

Menurut Ma'ruf, anggaran sosial dari APBN itu terbatas. Di sisi lain, anggaran itu juga harus bisa bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan.

Ia pun menilai sebaiknya fokus anggaran tak hanya untuk perlindungan sosial, namun untuk pemberdayaan. "Tapi pemberdayaannya, supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan,"ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, Wapres pun ingin di tahun 2024 anggaran untuk bansos bisa terus berkurang. Sebagai gantinya, anggaran itu dialihkan untuk program pemberdayaan. "Karena itu kita harap 2024 tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan," pungkasnya.

Wapres Ma'ruf mencontohkan anggaran bisa digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha menengah dan besar. Sebab, kalau unit usaha itu produktif, maka bisa memberdayakan masyarakat juga.

Tak hanya itu, Ma'ruf menilai pemberdayaan pada unit usaha pun bisa menekan angka stunting. Maklum, kata dia, selama anggaran sosial juga mencakup untuk penanganan stunting. 

"Jadi pengusaha menengah, besar. Tergantung langkah kita melakukan pemberdayaan. Nanti itu kita dorong supaya mempercepat," pungakas dia.

Bantuan sosial sangat besar

Diketahui, pemerintah memang menggelontorkan banyak bantuan sosial bagi masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelontorkan Rp443,4 triliun dana APBN untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023. Kemudian, naik sebesar Rp 20,5 triliun menjadi Rp 493,5 triliun di tahun 2024.

Menurutnya, pemberian bansos itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi. "Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial," ujar Sri Mulyani.

Ia merinci, besaran bansos senilai Rp443,4 triliun itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp44,5 triliun. Lalu, penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp44,5 triliun. Kemudian, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, dana perlinsos itu juga mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp21,3 triliun. Selanjutnya, subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp68,7 triliun. Kemudian, untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 4,6 juta debitur sebesar Rp40,9 triliun dan bantuan pangan 21,3 juta keluarga sebesar Rp7,8 triliun. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyalurkan Rp10,4 triliun untuk pemberian BLT desa kepada 2,9 juta keluarga.

(*/tribun-medan.com)

Update berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter