Peneliti BRIN Prediksi Prabowo Bakal Jalankan Pemerintahan Otoriter Usai Ucap Demokrasi Melelahkan

TRIBUN-MEDAN.com - Pernyataan Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia masih berantakan dan mahal mendapatkan sorotan. 

Prabowo yang sementara unggul dalam real count KPU menyatakan demokrasi di Indonesia sangat melelahkan. 

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor mencoba mengartikan maksud dari Prabowo Subianto. 

Firman berpendapat pernyataan itu memiliki kecenderungan disampaikan oleh pihak-pihak yang akan menjalankan pemerintahan otoriter.

”Ngeri-ngeri sedap pernyataan itu, mudah-mudahan keluhan Prabowo itu hanya sesaat dan bersifat gimik,” ucapnya, Rabu (6/3/2024) saat dihubungi Kompas.id.

“Namun, saya melihat pernyataan itu kecenderungannya akan disampaikan oleh pihak-pihak yang akan menjalankan pemerintahan otoriter ke depannya,” ucap Firman.

Baca juga: Daftar Lengkap 7 Nama Pejabat Eselon II yang Promosi dan 2 Nama yang Demosi di Pemkab Deli Serdang

Baca juga: PECAH Tangis Anak Polo Srimulat Ingat Ayah, Malam Masih Bercanda, Siangnya Tiada: Minta Maaf

Pernyataan Prabowo tentang demokrasi yang melelahkan dan mahal tersebut disampaikan dalam acara Mandiri Investment Forum yang disiarkan secara daring di Youtube Kompas TV, Selasa (5/3/2024).

Menurutnya, sebagai kontestan pemilu, ia merasa masih belum puas dengan pelaksanaan demokrasi sehingga perlu ada perbaikan demokrasi untuk ke depan.

”Izinkan saya bersaksi bahwa demokrasi sungguh sangat melelahkan. Demokrasi itu sangat-sangat berantakan, demokrasi itu sangat-sangat mahal. Dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita. Ada banyak ruang untuk perbaikan,” katanya.

Namun, ia tidak menjelaskan secara detail ruang perbaikan demokrasi yang dimaksud.

Ia juga meminta agar masyarakat Indonesia tidak merasa rendah diri dengan sistem demokrasi yang dianut saat ini.

Mengenai pernyataan Prabowo tentang adanya ruang perbaikan tanpa menjelaskannya seperti apa, Firman Noor berpendapat, belum serta-merta dilakukan perbaikan pada kualitas demokrasi untuk menjadi lebih baik.

Ia menyebut potensi kemunduran demokrasi di Indonesia sudah ada sejak sembilan tahun lalu, kini semakin mundur dan berada di ujung tanduk.

Baca juga: Digrebek Istri Sah di Kamar Bareng Selingkuhan, Ayah 3 Anak Ini Kicep, Sikap Pelakor Bikin Geram

Baca juga: Bawaslu Sumut Akui Terima Banyak Aduan Terkait Kesalahan Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024

Oleh sebab itu, ia merasa perlu digarisbawahi seberapa luas ruang demokrasi yang akan diperbaiki Prabowo dan bisa menjadi pintu masuk kedaulatan rakyat.

”Melihat demokrasi itu juga harus sebelum pelaksanaan pemilu, sudah hampir lima tahun ini demokrasi kita bermasalah. Secara umum kualitas demokrasi kita sudah stagnan dan mengalami regresi,” ujarnya.