Heboh Kabar Jakarta Disebut Hilang Status Ibu Kota Imbas UU IKN, Begini Penjelasan Istana

TRIBUN-MEDAN.com - Jakarta ramai disebut-sebut kehilangan statusnya sebagai Daerah Khusus Ibu Kota sejak 15 Februari 2024.

Berakhirnya status Ibu Kota tersebut seiring dengan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan UU Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Merespons kabar ini, pohak Istana melalui Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono beri penjelasan.

Ia menegaskan, status Jakarta hingga saat ini masih sebagai Ibu Kota Negara.

Status tersebut masih berlaku hingga diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara.

"Jadi ada ketentuan peralihan dalam UU IKN, yaitu di Pasal 39. Berdasarkan Pasal 39 UU IKN, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai dengan terbitnya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara," kata Dini, Kamis (7/3/2024).

Dini menyebut, IKN akan efektif menjadi Ibu Kota saat Keppres tersebut sudah diterbitkan.

Dengan demikian, bila Keppres tersebut sudah terbit maka otomatis Jakarta baru kehilangan statusnya sebagai Ibu Kota.

Walau begitu, Dini belum mengetahui pasti kapan Keppres tersebut terbit.

Menurut Dini, hal itu menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

"Tentunya timing yang pas akan diatur pemerintah, agar tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan UU DKJ agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapi," kata dia.

Jalan Aspal di IKN Diklaim Bisa Ngecas Mobil Listrik Sambil Berjalan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus berlanjut.

Sejumlah fasilitas mulai dibangun, termasuk jalan aspal yang diklaim bisa ngecas mobil listrik sambil berjalan.

Nantinya, jalanan di IKN menggunakan electric road system (ERS).