REAKSI Gibran Soal Golkar Minta Jatah Minimal 5 Kursi Menteri, PAN-PSI-Demokrat Tak Mau Berkomentar

TRIBUN-MEDAN.com - Cawapres Gibran Rakabuming memberi respons terkait permintaan Golkar soal susunan kabinet. 

Golkar sebagai salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran meminta jatah 5 kursi menteri. Menurutnya, jumlah itu cukup lantaran sebagai penyumbang suara terbanyak dalam keunggulan Prabowo-Gibran. 

Berdasarkan data real count KPU, Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul telak dengan perolehan 58 persen. 

Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa jatah menteri untuk Golkar nanti bisa dibicarakan lagi. 

"Ya, itu dibicarakan lagi, ya," kata Gibran saat berada di Surakarta, Jawa Tengah, Senin (18/3/2024).

Putra Presiden RI Joko Widodo itu mengaku sedang fokus dengan penetapan rekapitulasi Pilpres dan Pileg 2024. Setelah penetapan hasil pemilu, kata Gibran, jatah menteri bisa dibicarakan dengan Prabowo Subianto.

Baca juga: Birza Reyvanda Siswa SMPN 3 Binjai Sabet Medali Emas Taekwondo Kapolri Cup, Target PON dan Olimpiade

Baca juga: Pordasi Sumut Tegas Tolak Venue Equestrian PON 2024 Pindah Keluar Sumut

"Kita kan sedang fokus itu loh tanggal 20 (Maret, penetapan hasil pemilu) hasilnya seperti apa. Masalah menteri dan lain-lain ya nanti bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi," kata Gibran dikutip Kompas.com.

"Ya nanti dibicarakan lagi, didiskusikan lagi dengan Pak Prabowo selaku calon presiden. Nanti yang menentukan."

Di lain sisi, Gibran mengaku tidak ada pembicaraan terkait keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet. Ia mengaku kabinet lima tahun ke depan akan disusun dirinya bersama Prabowo Subianto.

"Belum ada pembicaraan itu. Yang nyusun ya Pak Prabowo. Kalau untuk masalah itu ya selama ini diskusinya saya dengan Pak Prabowo, antara kami berdua," kata Gibran.

Sebelumnya, Airlangga Hartanto menilai bahwa partainya berperan signifikan dalam pemenangan Prabowo-Gibran sehingga layak diganjar jatah menteri. Airlangga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran di Pemilu 2024.

"Ini tertinggi sepanjang sejarah. Jadi sejarah yang lalu, presiden dan wapres yang didukung yang bukan dari Golkar hanya didukung 53 persen dari pemilih Partai Golkar," kata Airlangga saat berbicara dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Bersama Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Berikut 5 Tips Meningkatkan Keimanan Selama di Bulan Puasa Ramadan

Baca juga: Cegah Anak Terlibat Kasus Hukum, Kapolres Tanah Karo Minta Orangtua Tingkatkan Kontrol

Reaksi PAN, Demokrat, dan PSI

Ketua umum partai beringin, Airlangga Hartarto merasa berkontribusi besar atas kemenangan Prabowo-Gibran.

Dengan begitu, dia merasa Golkar berhak paling sedikit lima kursi menteri di kabinet.

Airlangga bahkan sampai bawa argumen matematika perolehan suara dlam mengutarakan permintaannya itu.

"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah."

"Kalau yang kami sebut lima (kursi menteri) itu minimalis," kata Airlangga saat buka puasa bersama Partai Golkar di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Sontak, pernyataan Airlangga membuat sejumlah partai KIM, turut berkomentar.

PAN

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan dirinya enggan komentari Golkar minta jatah 5 menteri jika Prabowo-Gibran menangi Pilpres 2024.

Menurutnya, saat ini PAN dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tengah menunggu hasil resmi dari KPU. Serta jika ada gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

"Soal Partai Golkar saya harus menahan diri tidak mau mengomentari karena itu urusan rumah tangga Golkar sendiri. Kami tidak mau berkomentar," kata Viva Yoga dihubungi Minggu (17/3/2024).

"Kami juga masih menunggu rapat pleno KPU. Jika ada gugatan kita masih menunggu di Mahkamah Konstitusi. Partai Amanat Nasional bersama TKN masih fokus itu," tegasnya.

Viva Yoga mengungkapkan bahwa soal pemilihan menteri nantinya sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih.

"Kalau soal kabinet itu terserah kepada presiden dan wakil presiden saja," jelasnya.

Baca juga: Polda Sumut Gerak Cepat Selidiki Kasus Produk Mengandung Babi yang Salah Letak di Maju Bersama

Baca juga: 6 Hari Berjalan Opersi Keselamatan Toba 2024, Polres Pematangsiantar Tindak 85 Kendaraan

PSI

Sementara itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Cheryl Tanzil mengungkapkan partainya saat ini tengah fokus perhitungan suara di KPU.

Cheryl juga menuturkan, jatah menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

"Kami masih fokus jaga suara di KPU. Urusan kabinet hak prerogatif presiden," kata Cheryl dihubungi Minggu (17/3/2024).

Demokrat

Senada dengan pihak PSI, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan pihaknya juga tengah menunggu hasil perhitungan suara Pileg dan Pilpres 2024 di KPU.

"Setiap partai sah-sah saja menyampaikan aspirasi, termasuk Partai Golkar yang mengajukan proposal 5 kursi menteri di kabinet," kata Kamhar dihubungi Minggu (17/3/2024).

Meski begitu, Kamhar juga mengingatkan proporsi dan pengisi kursi menteri sepenuhnya merupakan menjadi hak prerogatif Prabowo jika menjadi presiden terpilih 2024.

"Jadi, karena saat ini proses rekapitulasi itu masih berlangsung, ada baiknya kita menahan diri menunggu pengumuman resmi KPU," jelasnya.

Ia menegaskan, partainya taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai pimpinan koalisi dan capres yang diusung.

"Pembicaraan tentang ini tentu saja menunggu hasil pengumuman resmi KPU. Pada saatnya nanti tentu saja ini akan dibicarakan bersama antara presiden terpilih dengan pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi," kata Kamhar.

"Termasuk terkait konfigurasi dan komposisi koalisi. Namun sekali lagi terkait komposisi kabinet, merupakan hak prerogatif presiden," tegasnya.

(*/tribun-medan.com)