Berita Viral
Viral Petugas Pajak Minta Pajak 20 Persen pada PKL di Pusat Pasar Medan, Pedagang Ramai-Ramai Protes
Petugas pajak tersebut diduga meminta pajak sebesar 10-20 persen dari pemilik warung makan yang berjualan di pusat pasar tersebut.
Penulis: Istiqomah Kaloko | Editor: Salomo Tarigan
Menurut Suwarno, pedagang yang dimintai pajak tersebut awal mulanya memang seorang Pedagang Kaki Lima (PKL).
Namun, seiring berjalannya waktu, pemilik warung makan tersebut sering membuat konten untuk menarik pelanggan.
Akhirnya, warung makannya jadi ramai dan pedagang itu pindah tempat ke lokasi yang baru.
"Sudah tahu. Tetapi memang dulunya pedagang itu seorang PKL. Cuman mereka rajin ngonten. Akhirnya kalau saya tidak salah, banyak juga pejabat-pejabat yang makan di tempat itu. Mungkin, karena sudah ramai, jadi pindah tempat. Tapi statusnya masih PKL setahu saya," jelasnya kepada Tribun Medan, Jumat (24/5/2024).
Dikatakan Suwarno, petugas Bapenda yang meminta pajak ke pedagang baru pertama kali terjadi.
"Saya pun baru tahu pertama kali ini Bapenda minta pajak ke pasar. Setelah viral ada surat yang datang dari Bapenda untuk kami. Dalam surat itu mau rapat sosialisasi pembayaran pajak hari Senin (27/5/2024) mendatang," ucapnya.
Menurut Suwarno, karena dagangannya sudah cukup ramai diminati, mungkin menjadi sorotan Bapenda Medan.
"Tapi itu masih kemungkinan ya. Saya juga baru tahu dari kepala pasar. Inilah hari senin kita rapat internal dulu baru menemui Bapenda. Terkait sosialisasi pajak seperti apa," ucapnya.
Sejauh ini, pihaknya juga akan mengecek langsung ke pedagang, agar memastikan, apakah pedagang itu masih PKL atau bukan.
"Kita juga akan lihat tempat usahanya dulu. Karena untuk dapat tempat usaha ini harus ada izin dari kepala pasar. Makanya ini akan kita cek dulu," jelasnya.
(cr31/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.