KPU Sumut Tunggu Arahan Pemungutan Suara Ulang di Samosir setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

MK lalu mencermati dalil permohonan tersebut. MK terlebih dulu mencermati ketentuan yang mengatur keabsahan surat suara dalam pemilu yang diatur dalam Pasal 386 UU Pemilu dan Pasal 53 ayat 1, 2, 3 PKPU Nomor 25 Tahun 2023.

MK menilai keputusan Ketua KPPS menjadikan surat suara yang tidak bertandatangan sebagai suara sah tidak sejalan dengan asas penyelenggara Pemilu.

MK pun berpandangan, seharusnya surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS harus dinyatakan surat suara tidak sah. Hal itu, sebagaimana ketentuan terkait sah atau tidaknya surat suara.

Partai Perindo melayangkan gugatan sengketa pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada pun gugatan sengketa pemilu itu terkait adanya penggelembungan suara di Kabupaten Samosir yang merugikan Perindo.

Ketua Perindo Sumut Rudi Zulham sebelumnya membenarkan adanya gugatan yang ditayangkan pihaknya.

"Iya benar soal adanya penggelembungan suara di Samosir yang kita bawa ke MK. Jadi kita minta pemungutan suara ulang di sana," kata Rudi kepada tribun-medan, Senin (25/3/2024).

Rudi mengatakan, mestinya Perindo Samosir meraih 2 kursi berdasarkan perolehan suara pemilihan legislatif.

Adanya penggelembungan suara yang terjadi di salah satu partai membuat Perindo gagal mendapatkan kursi kedua.

Namun Rudi tak menjelaskan partai yang disebut melakukan kecurangan pemilu. Dalam gugatannya, Perindo meminta agar MK melakukan pemungutan suara ulang di Samosir.

"Kalau menurut DPD Perindo di Samosir yang harus kita dapat 2 kursi namun akhirnya karena adanya kecurangan kemudian kita hanya dapat 1 kursi. Kita belum melihat jumlah pastinya, namun harus ada 2 kursi yang ada di sana," kata dia.

Secara keseluruhan Perindo Sumut mendapatkan perolehan 1 kursi di DPRD Sumut dan 42 kursi DPRD Kabupaten dan Kota.

Rudi pun berharap agar MK mengabulkan gugatan mereka. Dengan begitu, Perindo bisa mendapatkan tambahan kursi di sana.

"Ya kita harapkan di MK ini bisa di dibuka dan dibuktikan. Kita harapkan MK dapat membuat perolehan suara ulang di sana agar suara Perindo tidak dikurangi dan mendapatkan haknya."

(cr17/tribun-medan.com)