Sambil Gendong Anak, Sutranda Protes soal Ganti Rugi Lahan Megaproyek Bendungan Lau Simeme

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sambil menggendong anak laki-lakinya, Sutandra Sitepu warga Kecamatan Sibiru-biru datang ke lokasi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan megaproyek Bendungan Lau Simeme.

Dia menyuarakan keluh kesah dan tuntutan atas ganti rugi lahannya yang tidak sesuai harga dan tidak transparan dari pihak lembaga pemerintah terkait. 

"Saya kemari bukan karena ada Pak Jokowi. Saya mau sampaikan kondisi kami masyarakat sini. Tidak seperti biasa, masyarakat banyak yang kecewa. Jokowi kayaknya melindungi dirinya, ada apa? apakah karena bawahannya takut rakyat bertemu Jokowi, karena tanah kami banyak bermaslah? Saya tidak yakin Jokowi tidak mau bertemu rakyatnya. Saya yakin itu anggota di bawahnya buat kondisi seperti ini," katanya, Rabu (16/10 /2024). 

Sutranda Sitepu membeberkan sengkarut masalah harga ganti rugi yang dirasakan warga desa di sekitar lokasi Bendungan Lau Simeme. Dia menilai BWS, Kepala desa, dan BPN tidak transparan untuk harga ganti rugi lahan. 

"Ganti rugi Rp 15.000 per meter, Saya rasa di Papua tidak ada harga segitu. Buka kan lah harga sebenarnya. BWS, kepala desa banyak yang disembunyikan, banyak kebohongan yang diciptakan," katanya. 

Kata Sutranda, protes warga yang tidak sepakat harga ganti lahan ada dari 5 desa sekitar Bendungan Lau Simeme. Di antaranya Sadilabuhan Jahe, Kuala Dekah, Rumah Gerap, Benen, Mardinding.

"Yang belum selesai (ganti rugi lahan) ada 300 warga. Untuk protes masih level kecamatan, belum nasional. Ini banyak kali pelanggaran di DPRD pelanggaran pidana yang orang ini lakukan terang-terangan. Lahan saya 1.700 meter persis di pinggi jalan umum hanya 35 ribu per meter. Di Papua, Flores pun tidak ada segitu," katanya. 

"Harapannya kepada presiden dan yang baru ya jangan seperti ini. Buka yang sebenarnya, gak mungkin negara rugikan rakyatnya. Yang rugikan rakyat ya pejabatnya. Contoh kepala BPN menipu kami, katanya tidak ada revisi harganya, faktanya ada. Itu pelanggaran hukum kan. Dari warga ada kasasi. Faktanya 4 bulan ini tidak selesai," tegas Sutranda Sitepu.

Menjawab protes ganti rugi lahan, Dirjen SDA Kementerian PUPR, Bob Arthur mengaku masih proses, sepakat harga ganti rugi belum terselesaikan sekaligus tersalurkan 100 persen. Dia mengklaim akan bertanggungjawab. 

"Untuk masalah tanah itu tetap kami proses, dan itu hal-hal daripada warga kami tetap perhatikan sampai sekarang, namun dalam proses ada tahapan-tahapan, dan kami tempuh proses itu, masyarakat juga sedang menempuh tahapan-tahapan proses pengadaan tanah, kami juga menempuh proses pengadaan tanah, agar supaya pada saat akhirnya kami membayar tanah-tanah ini, aman bagi masyarakat, aman bagi kami. Itu pesan bahasa saya, dan ini tetap akan diproses terus, bukan berhenti, belum. Penimbunannya sudah 100, tapi urusan tanah tugas kami dengan masyarakat tetap masih kami, menjadi tanggung jawab kami," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, Bendungan Lau Simeme merupakan bendungan ke-47 yang telah diresmikan selama menjabat selama 10 tahun. Lau Simeme dibangun sejak 2018, artinya sudah 6 tahun proses pengerjaan. 

Anggaran Bendungan Lau Simeme kata orang nomor satu itu menghabiskan Rp 1,76 Triliun. Bendungan ini bisa mereduksi banjir di Kota Medan, Kabupaten Deliserdang sekaligus menyediakan air baku,dan mengairi sawah masyarakat sekitar. 

"Bendungan Lau Simeme ini sangat besar, memiliki genangan 125 hektare dan volume tampungnya 21 juta hektare meter kubik. Saya harap bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Utara. Dengan mengucapkannya Bismillahirohmanirrohim Saya resmikan Bendungan Lau Simeme di Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih wassalamualaikum," kata Jokowi dilanjutkan penekanan tombol sirine dan tepuk tangan ratusan undangan yang hadir.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Presiden turut didampingi Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Bob Arthur

Informasi diperoleh menyebutkan, Bendungan Lau Simeme tersebut berkapasitas tampung 21,07 juta meter kubik. Konstruksi bendungan dibangun secara bertahap dalam dua paket biaya APBN sebesar Rp 1,38 triliun.