UPDATE Nasib Raksasa Tekstil Indonesia, Sritex Ambil Langkah Efisiensi, Ribuan Karyawan Dirumahkan

TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto atau Wawan mengambil langkah efisiensi karyawan untuk menyelamatkan perusahaan raksasa di bidang tekstil tersebut.

Karyawan yang terdampak berkisar 20 persen dari total puluhan ribu karyawan di seluruh lini bisnis PT Sritex.

Wawan mengatakan, efisiensi karyawan dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan karena memang dalam beberapa tahun terakhir industri tekstil nasional sedang tidak baik-baik saja.

"Jadi memang efisiensi itu seperti saya sampaikan beberapa terakhir ini guncangan di sektor tekstil nasional sangat luar biasa. Efisiensi-efisiensi harus dilakukan untuk keberlanjutan perusahaan kami," kata Wawan saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR di Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024).

"Namun keputusan-keputusan untuk efisiensi itu semuanya berdasarkan keputusan komersil atau keputusan bisnis. Jadi bukan landasannya bahwa kita perusahaan yang mau bangkrut atau seperti apa," lanjutnya. 

Menurut Wawan, ada sekitar 20 persen dari jumlah total karyawan yang terkena efisiensi.

Diketahui, jumlah karyawan perusahaan raksasa di bidang tekstil tersebut mencapai puluhan ribu orang.

"Efisiensi mungkin sekitar 20 persen ya dari jumlah total karyawan," ujarnya. 

Wawan juga mengatakan, sebagian karyawannya ada yang diliburkan usai dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. 

Wawan mengungkapkan, status pailit sangat mengganggu terhadap operasional PT Sritex.

Oleh karena itu, kata Wawan, Sritex melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 

Pihaknya berharap, Mahkamah Agung bisa mengabulkan kasasi dan mencabut status pailit dari Sritex. 

"Memang status pailit ini mengganggu operasional kami. Tapi tetap kami menghormati jalannya hukum yang sekarang ada sehingga upaya-upaya hukum yang sudah kami lakukan sekarang ini yaitu mengajukan kasasi," ungkap dia. 

"Ini jadi satu fokus kami untuk bisa berusaha untuk mempercepat paling tidak keputusan dari Mahkamah Agung. Semoga Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kami dan mencabut status pailit," imbuhnya.

Dia juga menambahkan, dalam status pailit saat ini, Sritex sedang berada dalam masa transisi. Dalam hal ini, pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. 

Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan sehingga tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Manajemen Srirex berharap dalam proses ini para pihak yang terlibat mampu bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan kembali menegaskan, Sritex adalah perusahaan yang sehat. Pihak Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. 

Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir diklaim sudah menunjukkan hasil positif. Pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat.

Ia pun meminta agar penanganan kondisi Sritex benar-benar didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, dan bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset perusahaan.

"Jika motifnya seperti itu, kami rasa perusahaan sehat pun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ucap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Namun, proses keluar masuk barang masih terkendala. 

Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan sejumlah karyawan, karena terkendala bahan baku yang tidak bisa masuk. 

Penjualan atau pengiriman ke luar negeri otomatis juga terkendala.

“Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal," tandas Wawan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan bahwa DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia.

Pihak DPR jelas tahu bahwa Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia.

"Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan Sritex,” kata Lamhot.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70 persen kebutuhan sandang dalam negeri. 

Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM.

Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri TPT nasional.

Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menyebut, persoalan Sritex ini serius. Alhasil, DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. 

"Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” tutup dia. (*)