SOSOK Marsdya TNI M Syafii Diundang ke Istana Negara, Tapi Belum Dilantik jadi Kepala Basarnas

Pembentukan Basarnas sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 dengan susunan organisasi:

Unsur Pimpinan, Pusat SAR Nasional (Pusarnas), Pusat- pusat Koordinasi Rescue (PKR), Sub-sub Koordinasi Rescue (SKR), Unsur-unsur SAR

Dikutip dari situs Basarnas, kedudukan Basarna adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

B. Tugas Pokok

1 . Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

2 . Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

3 . Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 . Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

5 . Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi.

6 . Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

7 . Menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat.

8 . Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

9 . Melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.

B. Fungsi

1 . Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

2 . Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi.

3 . Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standarisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

4 . Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

5 . Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi.

6 . Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan.

7 . Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

8 . Pemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan.

9 . Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan.

10 . Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

11 . Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

12 . Pengawasan intern atas pelaksanan tugas di bidangnya.

Baca juga: Marsekal Madya Mohammad Syafii Tiba Di Istana Jelang Pelantikan Pejabat Negara

13 . Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

(*/Tribun-medan.com/Tribunnews.com)