Inspektorat Sumut akan Panggil Pihak RSU Haji terkait Temuan Obat Kosong hingga Pungutan ke Pasien

"Jadi yang berhak memesan obat itu pejabat pengadaan. Kami akui kekurangan sigap dalam petugas kami dalam hal ini. Pastinya kami akan berbenah. 

Sri juga menjelaskan terkait kutipan yang dimaksud oleh pihak rumah sakit terhadap pasien yang tidak memiliki BPJS tersebut.

"Begini untuk pasien BPJS tadi itu ada tunggakan BPJS dan itu tidak bisa kita intervensi.BPJS mempunyai mekanisme sendiri. Jadi paling tidak peserta harus datang ke BPJS untuk membuat komitmen terkait tunggakannya berapa, dia bisa dicicil," jelasnya 
Sehingga apabila pasien mau dialihkan ke PBI, kata Sri itu ke Dinas Kesehatan bukan ke rumah sakit. 

"Kita hanya menerima pelayanan. Jadi kalau ada kasus seperti tadi, itu kita bisa arahkan mereka untuk ke Dinsos dan Dinkes untuk penerimaan bantuan tersebut. Setelah dari Dinsos baru akan diverifikasi oleh Dinkes Sumut," jelasnya.

Setelah mendapat persetujuan registrasi, kata Sri baru pihaknya bisa melakukan pelayananan kesehatan.

"Sebenarnya, kita bisa memberikan waktu 3*24 jam. Tetapi kadang masyarakat tidak menggunakan kesempatan 3*24 jam itu. Sehingga layanan ini terrecord, berarti pelayanan kita tidak bisa dibayar. Jadi mungkin nanti kami konfirmasi sebenarnya tidak ada itu uang jaminan, namun langkah itu diambil supaya masyarakat bergegas mengurus layanan 3 hari yang diberikak itu,"ucapnya.

(Cr5/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan