Bobby Nasution Kaget Ada Anggaran Busi Racing, Gubernur Sumut: Kemarin Tusuk Gigi, Ini Mau Balapan?

TRIBUN-MEDAN.com - Kagetnya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menemukan anggaran janggal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut.

Kali ini ada anggaran busi racing di Dinas Sosial yang jadi sorotan Bobby Nasution.

Hal itu diungkapkan Bobby Nasution saat pidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rapat Kerja Perangkat Daerah (RPKD) di Kantor Gubernur Sumut, Senin (55/2025).

Bobby menegaskan agar sejumlah OPD tak ada lagi membuat anggaran yang aneh-aneh.

Apa lagi sebelumnya ada anggaran tusuk gigi dengan nilai fantastis.

“Untuk OPD, jangan buat anggaran yang aneh-aneh lagi. Cukup tusuk gigi, busi racing… ada busi racing. Di dinas apa busi racing itu ya, Pak? Dinas Sosial,” kata Bobby.

Mantan Wali Kota Medan itu mempertanyakan urgensi pengadaan tersebut.

“Dinas Sosial beli busi racing, mau balapan? Pantesan semakin banyak balapan liar. Aduh, cukup ya,” ujarnya.

Menurut Bobby, usulan tersebut tidak masuk akal dan sudah langsung dicoret dari rencana belanja. 

“Jadi kalau ada anggaran yang tidak sesuai dengan target kita, ya kita minta hapus,” tegasnya. 

Selain busi racing, Bobby sebelumnya juga menemukan anggaran tak masuk akal lainnya, seperti pengadaan tusuk gigi sebesar Rp 100 juta dan pembelian 15 kue tar ukuran 60x40 cm oleh Badan Penghubung Pemprov Sumut dengan nilai total Rp 48.750.000.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Porman Mahulae, mengatakan bahwa penertiban anggaran terus dilakukan.

“Beliau (Bobby) tertibkan semua belanja yang tidak berguna dan mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Porman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).

Bobby Coret Anggaran Tusuk Gigi Rp 100 Juta dan Kue Tar Rp 48 Juta

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil langkah tegas dengan mencoret sejumlah rencana anggaran yang dianggap tidak berguna di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).