Demo Ratusan Anggota BPD di Kantor DPRD Deli Serdang, Berikut Tuntutan Massa Aksi

TRIBUN-MEDAN.com, LUBUKPAKAM - Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Deli Serdang tumpah ruah di depan kantor DPRD hari ini, Jumat (4/7/2025), menyuarakan kegelisahan mereka yang memuncak.

Tergabung dalam Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), mereka menuntut percepatan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 yang tak kunjung jelas.

Dengan spanduk-spanduk besar terbentang, massa tak hanya menyoroti mandeknya anggaran pembangunan, tetapi juga mengungkapkan persoalan yang menyentuh langsung kantong mereka: gaji bulanan yang jauh dari kata layak.

Seorang Ketua BPD hanya mengantongi Rp850 ribu, sementara anggotanya bahkan menerima di kisaran Rp500 ribu

"Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami sedih melihat adanya kegaduhan [antara DPRD dan Bupati] yang berisiko membuat masyarakat sengsara," tegas Umar, Bendahara PABPDSI Deli Serdang, dalam orasinya.

Teriakan "Segera bahas dan sahkan P. APBD!" menggema di antara kerumunan. Mereka merasa tidak seharusnya ada penundaan, mengingat anggaran ini krusial bagi pembangunan di masa depan.

Aspirasi Disampaikan Langsung ke Dewan

Setelah beberapa menit berorasi di depan gerbang, puluhan perwakilan massa, termasuk ketua-ketua kecamatan serta jajaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PABPDSI, akhirnya diterima oleh beberapa anggota dewan di gedung paripurna.

Ketua PABPDSI Deli Serdang, Buhairi Muslim, membacakan daftar tuntutan mereka.

Selain mendesak pembahasan KUA PPAS, mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan dan jaminan hari tua, mengingat saat ini mereka hanya mendapatkan jaminan kecelakaan kerja dan kematian, sangat berbeda dengan jaminan yang diterima Kepala Desa.

Rakhmadsyah, salah satu anggota dewan yang menerima aspirasi, menyambut baik kedatangan massa.

"Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Selama ini kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar KUA PPAS bisa diagendakan," ujarnya.

Politikus PKB, Purwaningrum, mengungkapkan bahwa 36 dari 50 anggota dewan sudah berupaya dan mendesak pimpinan untuk menjadwalkan pembahasan.

"Dari Banmus sudah menyurati pimpinan, termasuk dari fraksi-fraksi juga. Sampai sekarang memang belum ada diagendakan [untuk pembahasan], termasuk belum ada Rapim [Rapat Pimpinan]," jelasnya.

Namun, Muhammad Adami, politikus PPP, meminta perwakilan massa untuk fokus pada pembahasan KUA PPAS terlebih dahulu.

Mengenai persoalan kesejahteraan, ia mengarahkan agar massa dapat menyurati dan beraudiensi langsung dengan Badan Anggaran (Banggar) di kemudian hari.

(dra/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan